Fahri Hamzah: Rapat DPR dengan BUMN Lebih Banyak Mudaratnya

Liputan6.com, Jakarta - Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah, meminta DPR RI menghentikan praktik menghadirkan jajaran pimpinan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rapat bersama lembaga legislatif tersebut. Fahri menilai pejabat di perusahaan pelat merah itu bukanlah pejabat politik.

Maka kehadiran mereka dalam rapat DPR dianggap kurang memiliki substansi. "Rapat DPR RI dengan BUMN selain enggak ada dasar hukumnya, juga lebih banyak mudaratnya. Sebaiknya dihentikan, cukup Kementrian BUMN yang rapat sebagai kuasa pemegang saham. Rapat pemegang saham & pengawasan cukup di komisaris saja. Pertamina cukup rapat sama Ahok dkk. Enggak usah ke DPR," tulis Fahri Hamzah lewat akun Instagram pribadinya, Rabu (16/2022).

Direksi BUMN, kata dia, adalah pejabat bisnis bukan pejabat politik. Membiasakan mereka rapat di DPR RI membuat mereka bermental politik. Menurut Fahri inilah akar dari rusaknya profesionalisme di BUMN.

"Mereka dipaksa melayani kepentingan politik eksekutif dan legislatif. Budaya korporasi rusak!" tegas dia.

Menurut Fahri, ada kesalahan di hulu persoalan. Karena aturan yang ada masih ambigu dan membiarkan kontradiksi di UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), juga UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

"Harusnya diperjelas bahwa pengelolaan BUMN tunduk ke dalam rezim korporasi dan pertanggungjawaban pemegang saham di Kementerian BUMN," tekan dia.

Dengan begitu, menurut Fahri Direksi BUMN tidak perlu melayani DPR RI dalam rapat kerja karena mereka korporasi. Kalau ada rapat kerja kuasa ada di Kementerian BUMN. Kalau pun DPR ingin memanggil BUMN, harusnya diwakili komisaris dan itu hanya terkait isu negara dengan kuasa pemegang saham. Bukan isu yang berhubungan dengan teknis.

"Tidak fair membedah BUMN di depan umum oleh politisi sementara mereka punya pesaing yang selalu mengintip dapur mereka. Sementara itu, tidak jelas juga yang dibahas. Beda dengan rapat penyelidikan angket misalnya. Itu bebas. Jangankan BUMN, Presiden saja bisa dipanggil," tandasnya.