PKS Blak-Blakan Soal Alotnya Pengganti Wakil Wali Kota Bandung

PKS, kata dia, sudah pasang badan agar kadernya mengisi posisi wawali Bandung. Semua tim di Jabar sudah terjun seperti tim akselerasi. Bahkan melibatkan anggota dewan di pusat untuk mengawal prosesnya di Kementerian Dalam Negeri.

"Nah sekarang kita usahakan memang ini di balik urusan administrasi, banyak urusan politiknya, orang politik ini kan kadang hitung hitungannya sedikit berbeda dengan apa yang kita perkirakan," ujarnya.

Joko menganggap wajar bila dianggap persoalan ini seperti kekosongan kursi Wagub DKI Jakarta setelah Sandiaga Uno mundur dari DKI-2 karena menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Akhirnya Wagub DKI di isi kader Gerindra Ahmad Riza Patria.

"Kalau asumsi atau persepsi semua orang akan seperti itu, karena persepsi itu kan akan terbangun karena ada kejadian, pengalaman, kalau udah ada kejadian orang akan menilai yang sama, dan saya pikir kita gak boleh menghalangi orang berpikir seperti itu, sah-sah saja," kata dia.

Joko lalu merespons bila Wawali Bandung berujung tidak diisi kader PKS. Dia bilang bahwa berjuang di politik memang tak mudah.

"Kita menyikapinya kita berpartai, kita tidak boleh baperan tapi kita juga harus memahami bahwa ini lah kenyataan real, berjuang di parlemen dan berjuang di dunia politik itu tidak serta merta mengikuti arus yang paling gampang baik untuk kebijakan di antara kita," ungkapnya.

Joko juga mengakui proses pengisian Wawali Bandung berjalan alot antara Gerindra dan PKS. Pihaknya juga tak mengetahui sikap Gerindra dengan nama yang diajukan PKS.

"Ya disebut alot bisa, bisa disebut kasarnya tidak dikerjakan juga bisa, kita kan gatau nih kondisinya di Gerindra menyikapi," katanya.

Tak hanya di kota Bandung, kasus serupa dialami PKS di daerah lain terkait pergantian posisi kepala daerah. Ada proses politik yang rumit dari rekan koalisi di pilkada.

"Karena bukan cuma Kota Bandung, kasus ini kan ada beberapa tempat juga, misalnya yang Bupati, Wali Kota meninggal pergeseran ternyata ada calon juga dari PKS," ucapnya.

Joko mengungkapkan, sebetulnya PKS dan Gerindra punya semangat yang sama sejak Pemilu 2019. Namun, ketika Gerindra sudah bergabung koalisi pemerintah, konstelasi politik di daerah juga ikut berubah.

"Sebetulnya ketika kita membangun komunikasi kan ini semangat dari semenjak Pemilu di 2019 kemarin antara Gerindra-PKS, tapi kita mengetahui dalam perjalanannya kan Gerindra sekarang sudah masuk di wilayah pemerintahan, jadi kita oposisi sendirian," ucapnya.

"Biasanya hal-hal ini suka berdampak sampai ke daerah-daerah, karena tanda tangannya kan juga ditentukan DPP Gerindra dan PKS," sambungnya.

Menurutnya, pengisian posisi Wawali Bandung tidak mudah untuk PKS. Terlebih provinsi Jawa Barat diperhitungkan untuk kepentingan politik.

"Kita juga mengetahui ini tidak mudah membalikkan tangan apalagi situasi Jawa Barat khusus dan Bandung itu adalah ibu kotanya Jawa Barat juga punya konstelasi tersendiri," kata Joko.

"Sebagaimana kita ketahui Jabar ini sekarang memang menjadi salah satu andalan besar bagi siapapun juga yang ingin mendapat perolehan kursi besar ya di Jawa Barat lah salah satunya," pungkasnya.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com