Kental Nuansa Politik, Pemilihan Anggota KPU-Bawaslu Dinilai Tidak Transparan

Liputan6.com, Jakarta - Proses pemilihan anggota KPU dan Bawaslu RI dinilai tidak transparan oleh peneliti senior, Netgrit Hadar Nafis Gumay. Hadar mengkritik pemilihan karena dilakukan secara tertutup oleh Komisi II DPR RI.

Selain itu, dia juga beranggapan proses pemilihan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 terkesan lebih besar nuansa politik. "Jadi, saya kira proses pemilihan di dpr ini lebih besar nuansa politiknya," ujar Hadar kepada wartawan, Kamis (17/2/2022).

Keputusan dari Komisi II DPR RI sendiri hanya diambil dalam rapat tertutup yang berlangsung hanya 1,5 jam. "Jadi proses mereka tidak dijalankan dengan terukur ya. Kemudian juga tidak cukup transparan khusunya di dalam pengambilan keputusannya," ujarnya.

Dia berpendapat, semestinya Komisi II DPR melakukan proses pemilihan secara terbuka agar publik mengetahui pertimbangan-pertimbangan dan pendapat fraksi untuk memilih siapa saja calon anggota KPU dan Bawaslu.

Pemilihan calon anggota KPU dan Bawaslu ini juga berdasarkan urutan. Hadar menilai, publik perlu tahu bagaimana angka penilaian anggota DPR kepada calon-calon yang terpilih tersebut.

"Ini kan kita tidak tahu mereka kemarin akhirnya mengumumkan nomor satu dua tiga empat dan seterusnya tetapi didasarkan oleh apa angka berapa angka nilai apa kalau itu mau pake nilai kalau voting tidak dilaukan Kalau biasanya kanada voting jadi ada angka angka perolehan votingnya," jelas Hadar.