Liputan6.com, Jakarta - Meski masih bersifat usulan, rencana Kementerian Agama (Kemenag) untuk menaikkan biaya haji menjadi Rp 45 juta pada 2022 ini mendapat beragam tanggapan. Tak sedikit yang meminta naiknya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) untuk dikaji ulang.
Salah satunya datang dari Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan, usulan naiknya biaya haji jangan sampai melebihi kebutuhan.Â
Pada tahun sebelumnya, biaya ibadah haji Rp 44,3 juta. Dan pada tahun ini diusulkan menjadi Rp 45.053.36. Lantas, komponen apa saja yang naik, sehingga muncul usulan tersebut?
Advertisement
Baca Juga
Berita terpopuler kedua di top 3 news terkait Novi Amelia, mantan model majalah dewasa yang bunuh diri di apartemen di Jakarta Selatan pada Selasa 16 Februari 2022.Â
Dugaan sementara polisi, korban melakukan bunuh diri dari lantai 8 Apartemen Kalibata City akibat depresi.Â
Kasus lainnya yang tak kalah menyita perhatian publik terkait percepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos, utamanya untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau. Ditargetkan penyaluran bansos bisa selesai pada bulan Februari ini.Â
Hal ini diungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Percepatan Bansos 2022 melalui daring, Kamis, 17 Februari 2022.
Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Jumat, 18 Februari 2022:
1. HEADLINE: Usulan Biaya Ibadah Haji 2022 Jadi Rp 45 Juta, Komponen yang Naik?
Kementerian Agama mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) tahun 2022 sebesar Rp45.053.368, untuk biaya haji reguler. Biaya haji ini terus naik dari tahun ketahun. Biaya tahun sebelumnya yaitu Rp44,3 juta, artinya naik hampir Rp 1 juta.Â
Tapi biaya haji ini naik Rp10 juta dibandingkan sebelum pandemi atau 2019 yang besarannya Rp 35,23 juta per orang. Sementara pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 dan 2021.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas merinci, biaya haji digunakan untuk biaya perjalanan, penerbangan, biaya hidup. Kemudian sebagian biaya di Makkah dan Madinah, biaya visa, dan biaya PCR di Arab Saudi.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Yaqut mengatakan, biaya haji tahun 2022 ini diambil dengan menyeimbangkan besaran beban jemaah dengan keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji di masa yang akan datang. Yaqut mengatakan hal ini agar jemaah tidak terbebani.
"Keseimbangan ini dimaksudkan agar jemaah tidak terlalu terbebani dengan biaya yang harus dibayar mengingat sudah dua tahun melakukan pelunasan BIPIH," kata Yaqut, Rabu, (17/2/2022).
Â
Advertisement
2. Polisi Dalami Keterangan Sebelum Novi Amelia Ditemukan Meninggal
Polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus Novi Amelia, mantan model majalah dewasa yang bunuh diri di apartemen di Jakarta Selatan pada Selasa 16 Februari 2022.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, kini pihaknya tengah menggali keterangan dari para saksi yang mengetahui insiden tersebut.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, memang diduga adalah bunuh diri. Tetapi kita masih mengambil keterangan dari beberapa pihak yang mengetahui sebelum kejadian bunuh diri," ujar dia di Jakarta, Jumat (18/2/2022).
Kanit Reskrim Polsek Pancoran Iptu Abdullah menerangkan, motif bunuh diri Novi Amelia masih terus diselidiki. Dugaan sementara sejauh ini, korban mengalami Depresi.
"Dugaan kuatnya depresi," kata dia saat dihubungi, Kamis 17 Februari 2022.
Â
3. Penyaluran Bansos Dikebut hingga Akhir Februari 2022
Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan sosial (bansos) harus selesai dalam dua pekan terakhir di bulan Februari. Hal itu sebagaimana tindak lanjut atas arahan Presiden Jokowi yang menginstruksikan percepatan penyaluran bansos untuk tahun 2022.
"Kemensos, Kemendes, dan Kemendikbud agar segera mempercepat penyaluran bansos 2022 di dua minggu terakhir bulan Februari," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Percepatan Bansos 2022 melalui daring, Kamis, 17 Februari 2022.
Muhadjir meminta kepada seluruh pihak untuk dapat berkomitmen dalam mengawal percepatan penyaluran bansos. Data, proses admistrasi, penyesuaian regulasi harus selesai di minggu I Februari.Â
Khusus untuk Kemendagri, agar membuat tim satgas pengawalan sehingga pemerintah daerah (pemda) dipastikan mengawal percepatan bansos. TNI/Polri juga diminta untuk mengawal percepatan penyaluran bansos dan utamanya untuk daerah sulit.
Sosialisasi juga ditekankan oleh Muhadjir agar dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemda melalui berbagai media informasi. Keluarga penerima harus dipastikan mengetahui besaran bansos yang diterima, kapan dapat diterima dan wajib bagi para penerima segera menggunakan bansos untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Â
Advertisement