Jokowi Teken UU IKN, Ini Deretan Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara

Siswa SD — Sejumlah siswa mencari lokasi calon ibu kota baru pada peta saat kegiatan belajar bertema wawasan Nusantara di SDN Menteng 02, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Kegiatan belajar wawasan Nusantara itu memberitahukan lokasi pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur.(merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi meneken Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada 15 Februari 2021.

Otorita Ibu Kota Nusantara selaku penyelenggara pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara akan diberikan sejumlah kewenangan khusus.

"Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang ini," demikian bunyi Pasal 12 sebagaimana dikutip Liputan6.com dari salinan UU 3/2022 tentang IKN, Minggu (20/2/2022).

Kekhususan yang dimaksud antara lain, kewenangan pemberian perizinan investasi hingga kemudahan berusaha.

Kemudian, berwenang memberikan fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR," jelas Pasal 12 ayat 2 UU IKN.

Pemerintahan Joko Widodo dan DPR RI nampaknya serius mewujudkan proyek permindahan ibu kota negara (IKN) ke Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur.

2 dari 4 halaman

Otorita IKN Adalah Lembaga Setingkat Menteri

Banner Infografis Ibu Kota Negara Baru Bernama Nusantara. (Foto: Tangkapan Layar Instagram @nyoman_nuarta)

Dalam UU ini, otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Otorita Ibu Kota Nusantara akan dipimpin seorang Kepala Otorita dan dibantu Wakil Kepala.

3 dari 4 halaman

Kepala Otorita IKN Ditunjuk Presiden Jokowi

Jokowi Umumkan Ibu Kota — Presiden Jokowi didampingi Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil memberikan keterangan pers rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Senin (26/8/2019). Lokasi Ibu Kota berada di wilayah Kabupaten Pejaman Penajam Pasar utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kaltim. (Liputan6 com/Angga Yuniar)

Adapun Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditunjuk serta diberhentikan langsung oleh Presiden dengan masa jabatan lima tahun. Namun, Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama," bunyi Pasal 10 UU IKN.

Presiden Jokowi harus menunjuk Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara paling lambat 2 bulan setelah UU IKN diundangkan. UU IKN sendiri telah diundangkan pada 15 Februari 2022 sehingga Jokowi memiliki waktu paling lambat hingga 15 April 2022 mendatang.

4 dari 4 halaman

Infografis Pertimbangan Nusantara Jadi Nama Ibu Kota Negara yang Baru

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
IKN Nusantara
Publik
Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara
Lihat Selengkapnya
IKN Nusantara
Ibu Kota Nusantara
Negara
Presiden Joko Widodo sudah memberikan nama Nusantara, kepada ibu kota negara baru di Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur.
Lihat Selengkapnya
Ibu Kota Nusantara
Ibu Kota Negara Baru
Negara
Nusantara adalah nama Ibu Kota Baru Negara Indonesia.
Lihat Selengkapnya
Ibu Kota Negara Baru
Ibu Kota Negara Baru Nusantara
Negara
Nusantara adalah nama Ibu Kota Baru Negara Indonesia.
Lihat Selengkapnya
Ibu Kota Negara Baru Nusantara
Ibu Kota Negara
IKN
Ibu Kota Negara Nusantara
UU IKN
Otorita Ibu Kota Negara
Otorita Ibu Kota Nusantara