Tolak Permenaker soal Pencairan JHT, KSPSI: Pekerja Masih Rentan Kena PHK

Liputan6.com, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatera Utara menyebut, Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur soal pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di usia 56 tahun tidak logis dan tidak adil.

Dia menilai, aturan yang diteken Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tersebut harus dicabut, sebab saat ini masih banyak pekeja yang rentan dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Karena itu sudah selayaknya dicabut, apalagi para pekerja masih rentan di-PHK akibat belum pulihnya ekonomi maupun aturan UU Ciptaker yang memudahkan PHK," kata Wakil Ketua I Konfederasi Serikat KSPSI Sumatera Utara, Armyn Simatupang dikutip dari siaran pers, Minggu (20/2/2022).

Dia mengingatkan bahwa dana JHT berasal dari iuran pekerja yang dipotong dari gajinya setiap bulan, bukan dari dana APBN. Karena itu, seharusnya pemerintah berkonsultasi terlebih dahulu dengan pekerja sebelum mengeluarkan aturan tersebut.

"Menteri Tenaga Kerja tidak bisa sewenang-wenang mengubah alokasi dana yang bukan berasal dari APBN ini," jelasnya.

"Apalagi kita mendapat berita bahwa sebagian dana JHT ternyata digunakan untuk membeli Surat Utang Negara (SUN), yang dananya mengalir ke APBN. Ini artinya uang pekerja dipakai untuk membiayai proyek-proyek pemerintah, tanpa persetujuan mereka," sambung Armyn.