Polri: BPJS Bakal Jadi Syarat Urus Surat Kendaraan Bermotor, Termasuk Bikin SIM

Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi — Pegawai melayani peserta BPJS Kesehatan di Kantor Cabang Kota Tangerang, Rabu (7/1/2020). Iuran BPJS Kesehatan resmi naik per hari ini untuk kelas I menjadi sebesar Rp150.000 per orang per bulan dan Rp100.000 per orang per bulan untuk kelas II. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menerbitkan aturan anyar yang mengharuskan seseorang menjadi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS untuk melakukan sejumlah kepengurusan dokumen kendaraan bermotor, seperti pembuatan SIM, STNK, dan BPKB.

Jubir Divhumas Polri Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan aturan itu sebagai kelanjutan Inpres Nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berlaku sejak 6 Januari 2022.

"Optimasi itu ditujukan untuk 30 Kementerian Lembaga termasuk Polri, instruksi diberikan adalah untuk melakukan penyempurnaan regulasi SIM, STNK, regulasi untuk pastikan pemohon SIM dan STNK, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah peserta aktif dalam program JKN," kata Hendra di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (22/2/2022).

Hendra memastikan, Polri akan bekerja keras untuk menyempurnakan aturan baru pemerintah dengan regulasi di kepolisian. Salah satunya dengan penyempurnaan Perpol no 7 tahun 2021 tentang regiden ranmor yang wajibkan persyaratan layanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dengan kartu peserta aktif BPJS.

Beberapa waktu lalu beredar informasi soal BPJS Kesehatan yang memberikan dana bantuan hingga ratusan juta rupiah. Jangan dulu percaya! Mari kita Cek Faktanya!

2 dari 2 halaman

Sesuaikan dengan Aturan Baru

Ilustrasi SIM keliling (@TMCPoldaMetro/ Twitter)

Hendra menyatakan, pihaknya berharap masyarakat dapat menyesuaikan aturan baru ini. Dia meminta, cara pandang masyarakat dapat melihat aturan baru ini sebagai hal pendukung bagi perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

"Kita semua harus memahami dan dukung garis kebijakan pemerintah. Cara pandang harus kita lihat dari sudut pandang pemerintah, warga Indonesia wajib ikut peserta aktif BPJS," Hendra menutup.

Bahas Koordinasi Penegakan Hukum Kehutanan, Menhut Raja Juli Antoni Temui Kapolri

Anggota keamanan gedung parlemen Republik Indonesia berkoordinasi di dekat foto-foto pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Jakarta pada 18 Oktober 2024. (BAY ISMOYO/AFP)

BPJS
Perusahaan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
Lihat Selengkapnya
BPJS
Polri
BPJS Syarat bikin SIM