BMKG Ingatkan Ancaman Krisis Air Bersih di Indonesia Akibat Perubahan Iklim 

Untuk wilayah Indonesia secara keseluruhan, tahun 2016 merupakan tahun terpanas dengan nilai anomali sebesar 0.8 °C sepanjang periode pengamatan 1981 hingga 2020. Tahun 2021 menempati urutan ke-8 tahun terpanas dengan nilai anomali sebesar 0.4 °C, sementara tahun 2020 dan 2019 berada di peringkat kedua dan ketiga dengan nilai anomali sebesar 0.7 °C dan 0.6 °C. 

“Perlu juga diwaspadai terkait ancaman bencana hidrometeorologi. Selain intensitas hujan yang semakin meningkat akibat perubahan iklim, juga kejadian curah hujan ekstrem diprediksi makin sering dengan durasi yang semakin lama, yang memicu terjadinya bencana hidrometeorologi," kata Dwikorita.

"Bencana hidrometeorologi ini mencapai 98 persen dari kejadian bencana yang terjadi di Indonesia. Realitas tersebut perlu diantisipasi dengan aksi nyata bersama seluruh elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah,” imbuhnya. 

Staf ahli Kementerian PUPR bidang Sumber Daya Air, Firdaus Ali, mengatakan terdapat sejumlah permasalahan sumber daya air di Indonesia. Di antaranya adanya kendala akses air bersih, belum meratanya pengelolaan terpadu limbah domestik, kekeringan/melimpahnya air (banjir), krisis air bersih, genangan banjir, ancaman rob, dan lainnya.

Dalam mengatasi hal tersebut, kata Firdaus, perlu pengambilan keputusan yang cepat dan berani mengambil risiko sehingga tidak terjadi krisis air bersih. Selain itu, perlu pelaksanaan yang didukung kerja tim yang solid, pengawasan infrastruktur yang dibangun supaya dipelihara sesuai standar dan pengawasan detail dan konsisten.

Sementara, Direktur Jenderal SDA Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan persoalan sumber daya air menjadi perhatian bersama. Salah satu sorotan Kementerian PUPR adalah banyaknya air hujan yang tidak diserap ke dalam tanah tetapi dibuang ke selokan.

Infrastruktur masyarakat, kata dia, belum berorientasi pada penyerapan air hujan ke dalam tanah, sehingga air dibuang ke selokan dan menuju hilir dengan cepat tanpa diserap tanah. Seiring dengan itu, daerah resapan air tidak pernah bertambah bahkan berkurang.

"Hujan tidak diserap, sungai tidak bertambah lebar. Tampungan air berkurang karena air menuju selokan," kata dia.

Ke depan, kata Jarot, terdapat tantangan besar dalam membuat infrastruktur tangguh perubahan iklim. Maka dari itu, pembangunan harus mengikuti arah perubahan iklim dan laju perubahan tata guna lahan. Dengan begitu, krisis air bersih tidak terjadi seiring menyempitnya kawasan resapan air.

"Kalau kita diam maka dapat terjadi bencana. Untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, dibutuhkan kualitas udara dan air yang lebih baik, koordinasi multisektor, keterlibatan sektor swasta dalam penguatan ketahanan infrastruktur," pungkasnya.