Sejumlah Kementerian Sudah Diminta Bersiap Pindah ke IKN Nusantara

Kementerian PUPR mempercepat pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Bendungan Salah satu fungsi bentungan ini untuk mencegah banjir di IKN Nusantara (Dok PUPR)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan memindahkan gedung-gedung kementerian ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur secara bertahap.

Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet (Setkab), dan Kantor Staf Presiden (KSP) yang merupakan bagian dari Kompleks Istana Kepresidenan akan dipindahkan terlebih dahulu.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan Kompleks Istana Presiden telah diminta bersiap untuk pindah ke ibu kota baru.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Pertahanan juga akan dipindahkan pada tahap awal.

"Yang sudah disebut Presiden kan Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Tapi KSP dan Setkab (Kompleks Istana) sudah diminta bersiap," kata Wandy kepada wartawan, Rabu (23/2/2022).

Menurut dia, kantor-kantor kementerian yang dinilai krusial dalam pengelolaan pemerintahan akan dipindahkan terlebih dahulu.

Namun, saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masih mengkalkulasi jumlah ASN yang akan pindah ke IKN Nusantara.

"Untuk pastinya, tetap ada di Kemenpan-RB dan Bappenas. Pasti bertahap karena ada hal-hal yang bisa diselesaikan dgn menggunakan teknologi digital, dalam berkomunikasi dan berkoordinasi," kata Wandy.

Pemerintah terus mempersiapkan proses pemindahan Ibu Kota Baru di daerah Kalimantan Timur. Nantinya, IKN akan menjalankan fungsi sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Sebelumnya Presiden Jokowi membocorkan nama Calon Kepala Ibu Kota Baru, lalu...

2 dari 2 halaman

Tahap Pertama

Seperti diketahui, dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dijelaskan bahwa relokasi penduduk akan dimulai dengan TNI, Polri, dan BIN di tahun 2023 (relokasi pelopor). Kemudian, relokasi representasi badan eksekutif, legislatif, yudikatif, serta ASN akan dilakukan di awal tahun 2024.

"Tahap 1 tercapai ketika perpindahan ASN dimulai. Sebelum pencapaian ini, IKN didominasi oleh pekerja konstruksi dan pertahanan keamanan, terutama pada KIKN," bunyi pada lampiran UU IKN.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dimulai dengan membangun pusat pemerintahan. Namun, pembangunan IKN di Kalimantan Timur akan diawali dengan merevatalisasi dan mereboisasi hutan terlebih dahulu.

"Rencana pembangunan ikn nusantara akan dimulai pada tahap pertama di kawasan inti pusat pemerintahan dan diawali dengan merevitalisasi dan mereboisasi hutan terlebih dahulu," kata Jokowi acara Beranda Nusantara 'Menuju Ibu Kota Negara Baru' secara virtual, Rabu (23/2/2022).

Setelah itu, kata dia, barulah pemerintah membagun infrastruktur dasar, wilayah hijau dan biru kota. Kemudian, membangun kompleks pemerintahan, perkantoran beserta sarana dan prasarananya.

Jokowi menegaskan pemindahan ibu kota negara bukan hanya sekadar memindahkan aparatur sipil negara dan membangun gedung-gedung pemerintahan saja. Dia menyampaikan pembangunan IKN akan menunjukan kebesaran bangsa Indonesia.