LPSK: Herry Wirawan Harus Tanggung Ganti Rugi Korbannya, Bukan Negara

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi Pasaribu, menilai pembayaran restitusi atau ganti rugi bagi korban pelecehan seksual Herry Wirawan tidak seharusnya dibebankan kepada negara, melainkan pada pelaku.

Pernyataan Edwin tersebut menanggapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada 15 Februari 2022, yang memvonis hukuman penjara seumur hidup Herry Wirawan dan putusan restitusi terhadap 13 korban santriwati dibayarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

"Terhadap putusan ini LPSK berpandangan ini belum inkrah. Jaksa masih bisa melakukan banding. Putusan hakim untuk membebankan restitusi kepada Kementerian PPPA kurang tepat. Restitusi itu diberikan kepada korban oleh pelaku atau pihak ketiga. Argumennya PP Nomor 43 Tahun 2017 tidak dikenal pihak ketiga," kata Edwin dalam diskusi daring, Rabu (23/2/2022).

Edwin menjelaskan bahwa negara bukan pihak ketiga dan tidak ada hubungan dengan pelaku sehingga tidak dapat dibebankan restitusi.

“Negara tidak ada hubungan dengan perbuatan pidana pelaku. Pihak ketiga harus pihak jelas hubungan hubungannya dengan pelaku,” tegasnya.

Herry Wirawan, pemerkosa 13 santriwati di Pesantren Bandung resmi divonis hukuman penjara seumur hidup, Selasa (15/02/2022). Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang memberikan hukuman mati.

2 dari 3 halaman

Sita Aset

Edwin menilai pembayaran denda seharusnya bisa melalui penyitaan aset-aser yayasan Herry.

"Pembayaran restitusi dapat dibebankan dari aset yayasan pelaku. Yayasan seharusnya dibubarkan lebih dahulu. Aset disita dan dijual untuk pembayaran restitusi yang menjadi vonis pengadilan," pungkasnya.

3 dari 3 halaman