Optimalisasi Peran Pemda, Kemendagri Minta Program Penurunan Stunting Sesuai Target

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah melakukan aksi nyata penurunan stunting, untuk mencapai target nasional 14% tahun 2024. Upaya itu dilakukan melalui optimalisasi fungsi kelembagaan dan penganggaran daerah.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Sugeng Hariyono yang mewakili Mendagri Muhammad Tito Karnavian secara daring dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bangga Kencana BKKBN tahun 2022 dengan tema “ Penguatan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting melalui Optimalisasi Sumber Daya dan Konvergensi Lintas Sektor”, Selasa, 22 Februari 2022.

Sugeng menambahkan, sesuai mandat Peraturan Presiden 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, peran Kemendagri adalah mendorong daerah membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Surat Keputusan Kepala daerah dengan melibatkan perangkat daerah, para pemangku kepentingan termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP -PKK).

"Selanjutnya, daerah di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RJMPD, RAD Pangan dan Gizi), Mendorong Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan dan meningkatkan alokasi APBD untuk mendukung program/kegiatan intervesi gizi spesifik dan gizi sensitif," urai Sugeng.

Secara khusus ia mengapresiasi daerah yang telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S), yang pada tahun 2021 telah tercatat di 34 Provinsi dan 329 (dari 360) Kabupaten Kota.

Sementara, untuk tahun 2022 tercatat hingga bulan Februari ini baru ada 4 (empat) dari 34 Provinsi yang status kelembagaannya sudah disesuaikan dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 diantaranya Provinsi Jambi, Provinsi Kep. Bangka Belitung, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur, provinsi lain serta 154 Kabupaten/Kota baru berproses dalam penyusunan kelembagaan (TP2S).