Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra angkat bicara mengenai usulan penundaan Pemilu 2024 dengan alasan pemulihan ekonomi. Usulan itu dilontarkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Herzaky meminta pemerintah dan partai pendukungnya untuk fokus pada upaya pemulihan ekonomi secara serius dan bersungguh-sungguh, tanpa memunculkan usulan penundaan Pemilu 2024. Apalagi waktu pemungutan suara Pemilu 2024 telah ditetapkan.
Advertisement
Baca Juga
“Lebih baik Pemerintah dan para pendukungnya fokus pada upaya pemulihan ekonomi. Bukan malah membuat gaduh tiap bulan. Gaduh terus tiap bulan, malah mengaduk-aduk konstitusi, bagaimana ekonomi bisa pulih,” kata Herzaky dalam keterangannya, Rabu (23/2/2022).
Herzaky mengingatkan bahwa konstitusi sudah mengatur Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali.
“Pemerintah, parlemen, dan KPU pun sudah sepakat Pileg dan Pilpres dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024. Kepastian ini yang dibutuhkan oleh dunia usaha,” kata Jubir Demokrat ini.
PKB dan Parpol Koalisi Pemerintah Diminta Tak Bikin Gaduh
Ia meminta PKB dan parpol pendukung pemerintah tidak membuat gaduh dengan usulan yang aneh.
“Jangan kemudian malah membuat gaduh dengan usul-usul yang tidak perlu, apalagi melanggar konstitusi. Usulan menunda Pemilu satu dua tahun ini kan membuat gaduh saja. Jadi ramai. Lalu, energi kita kembali habis buat perdebatan tidak perlu. Bukan fokus ke pemulihan ekonomi,” kata dia.
“Ada apa sebenarnya dengan pemerintah atau pendukungnya? Mengapa hampir tiap bulan, ada saja elemen pemerintah melontarkan usulan perpanjangan masa jabatan pemerintahan? Selalu dengan alasan pemulihan ekonomi. Selalu mencoba test the water terus,” tambahnya.
Advertisement
Pertanyakan Usulan Cak Imin dari Aspirasi Pengusaha
Herzaky juga mempertanyakan apakah benar pernyataan yang dilontarkan Cak Imin agar Pemilu 2024 ditunda dengan dalih pemulihan ekonomi ini merupakan usulan dari pengusaha.
“Bulan lalu, ketika ditanya ke elemen pengusaha, tidak ada yang mengaku punya usulan itu. Ataukah, ada elemen pemerintah yang ingin sekali dapat perpanjangan masa jabatan? Bulan lalu menteri. Bulan ini salah satu Ketum parpol pendukung pemerintah. Apakah ini memang aspirasi apa adanya, atau pesanan oligarki? Seakan-akan terorkestrasi?,” ucap dia.