Pakar Sebut Revisi UU Sisdiknas Sesuai Prosedur

Liputan6.com, Jakarta - Pakar hukum Universitas Airlangga, Muhammad Hadi Subhan, menilai proses penyusunan revisi Undang-undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sudah sesuai prosedur.

"Saya pikir revisi UU Sisdiknas yang baru ini sudah sesuai jalur sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tidak ada yang melenceng," ujar Hadi dalam keterangan tertulis, Kamis (24/2/2022).

Dia menilai pemerintah telah menyiapkan dengan baik naskah akademik. Kemudian, pemerintah sudah melakukan pembahasan secara internal dengan mengundang para pakar dan para pemangku kepentingan terkait.

Selanjutnya, pemerintah telah melakukan uji publik dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam proses penyusunan naskah akademik revisi UU Sisdiknas itu, pemerintah telah empat kali menjalankan uji publik, baik yang digagas Kemendikbudristek maupun Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melibatkan pakar, organisasi masyarakat, serta organisasi profesi.

Hadi menjelaskan, partisipasi publik bertujuan untuk mendengar aspirasi masyarakat. Sebab, undang-undang itu nantinya akan berlaku bagi masyarakat.

"Jadi masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses tersebut. Ada dua hal fungsi uji publik ini, pertama adalah untuk diseminasi aturan dan yang kedua adalah untuk menyerap aspirasi dari bawah ke atas begitu," jelas Hadi.