Sukses

PA 212 Demo Kedubes India, Polisi Minta Protokoler Kesehatan tetap Dijalankan

Zulpan mengimbau kepada para pengunjuk rasa untuk tetap taat dan disiplin terhadap aturan protokol kesehatan.

Liputan6.com, Jakarta - Polisi menilai aksi unjuk rasa yang dilakukan Persaudaraan Alumni (PA) 212 di depan Kedutaan Besar (Kedubes) India tidak berbeda dengan demonstrasi lain yang biasa terlaksana. Untuk itu, petugas akan memberikan pelayanan dan pengawalan.

"Tiap hari demo juga ada. Ada di DPR, MPR, di Istana. Jadi biasa saja kalau Polda Metro menyikapi demo-demo itu seperti itu ya. Mau dari mana itu biasa saja, kita tetap memberikan pelayanan kepada siapa pun itu, anggota tetap ada. Jadi kita tidak ingin menganggap itu suatu hal yang luar biasa. Hari ini banyak demo," tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan kepada wartawan, Jumat (25/2/2022). 

Zulpan mengimbau kepada para pengunjuk rasa untuk tetap taat dan disiplin terhadap aturan protokol kesehatan atau prokes. Tentunya sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh pemerintah dengan skala nasional.

"Yang penting setiap pendemo itu pastikan kalau mereka mengikuti ketentuan prokes. Di antaranya mereka harus dipastikan sehat, tidak terkena virus. Jangan sampai nanti dia positif ikut demo. Jadi agak betul-betul diperhatikan. Jangan sampai nanti kena orang lain," jelas dia.

"Kemudian prokes lah itu ya. Kita mengimbau juga kepada mereka untuk vaksin booster yang belum vaksin booster. Kemudian pakai masker gitu. Itu saja sih kalau dari Polda Metro menyikapinya," sambung Zulpan.

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyatakan belum melakukan pengalihan arus lalu lintas terkait adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan Persaudaraan Alumni (PA) 212 di depan Kedutaan Besar (Kedubes) India. Hanya saja, persiapan tetap dilakukan secara situasional.

"Pengalihaan arus situasional melihat perkembangan jumlah massa dan situasi," tutur Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo saat dikonfirmasi, Jumat (25/2/2022).

Sambodo mengatakan, pengguna jalan dan pengendara dapat beraktivitas seperti biasa dengan tetap mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Adapun demonstrasi rencananya digelar usai salat Jumat.

"Rencana nanti di Kuningan, setelah Jumatan," kata Sambodo.

Serukan Sejumlah Tuntutan

Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) akan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kedutaan Besar (Kedubes) India, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat 25 Februari 2022. Demonstrasi ini ditujukan untuk menunjukan solidaritas terhadap aksi diskriminatif yang diterima muslim di India.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin. Novel membenarkan hal itu dengan mengirim poster seruan aksi pada Jumat mendatang. Ada sejumlah tuntutan yang bakal disuarakan pada aksi mendatang, yakni PA 212 meminta menghapus pelarangan hijab di India.

Novel juga meminta Pemerintah Indonesia untuk memutuskan hubungan diplomatik dan mengusir utusan India dari Tanah Air, bila India tidak menghentikan pelarangan hijab dan diskriminasi umat Islam di sana.

"Meminta kepada Pemerintah Indonesia agar proaktif terhadap pembelaan terhadap umat Islam di India. Usir seluruh warga India di Indonesia yang proterhadap pembantaian dan pelarangan jilbab di India," ucap dia kepada Liputan6.com, Rabu (23/2/2022).

Novel juga meminta masyarakat memboikot produk India. "Menyerukan juga kepada pemerintah dan rakyat Indonesia untuk melindungi warga muslim India di Indonesia serta produk muslim India dan keturunan India muslim," serunya.

Aksi akan dilakukan pascasalat Jumat. "Salat Jumat di sekitar Kedubes India," imbau tulisan dalam poster tersebut.

Poster itu juga berisi ajakan untuk mengikuti aksi di depan Kedubes India.

 

 

2 dari 2 halaman

Diskriminasi kelompok Muslim India

Sejumlah sekolah di negara bagian Karnataka di India melarang para siswi memakai hijab di dalam kelas. Kasus itu menjadi sorotan di India dan para siswi berdemo di depan sekolah.

Dilaporkan ABC News, Selasa (8/2/2022), protes yang terjadi tak membuat staf sekolah tergerak terhadap aksi para murid yang protes di gerbang sekolah yang berlokasi di distrik Udupi. Sekolah itu merupakan milik pemerintah.

Pihak sekolah menyebut para siswi melanggar aturan seragam sekolah. Ternyata, banyak sekolah yang ikutan aksi melarang hijab.

Ratusan siswi dan orang tua lantas berdemo di jalan karena tidak terima anak-anak perempuan mereka tidak boleh masuk kelas.

"Kita menyaksikan bentuk dari aparteid religi. Dekrit itu diskriminatif dan secara luas berdampak ke wanita-wanita Muslim secara tak proporsional," ujar A.H. Almas, seorang siswi berusia 18 tahun.

Para staf, perwakilan pemerintah, dan murid-murid telah melakukan pertemuan, tetapi belum ada solusi. Menteri pendidikan di negara bagian tersebut bahkan ogah mencabut larangan. Menurutnya, para siswi itu harus taat mengikuti aturan seragam.

Pemakaian hijab sebetulnya bukan hal langka di India. Kasus ini lantas membuat aktivis merasa khawatir terkait kenaikan Islamofobia.