Cegah Penyimpangan Internal, Langkah Kemendagri Gelar Internalisasi ASN BerAKHLAK Diapresiasi

Menurut Mendagri, dari keterbukaan tersebut sudah banyak sekali terobosan yang dimanfaatkan. "Saya akui dukcapil (kependudukan dan catatan sipil) paling banyak terobosannya. Dukcapil yang membuatnya lebih terbuka karena sudah satu database," sambungnya.

Tito memberi contoh dengan adanya Anjungan Dukcapil Mandiri, tidak ada sentuhan lagi antara warga masyarakat.

"Bahkan mengurus perpanjang KTP (kartu tanda penduduk) dulu orang harus balik dulu KTP-nya dari Aceh kembali ke Aceh Sekarang mereka bisa mencetak di mana saja dan itu luar biasa," ujarnya.

 Tito menjelaskan, jika teknologi informasi telah membuat dunia menjadi lebih kecil dan lebih terbuka.

"Persepsi publik sudah mulai banyak dipengaruhi oleh media sosial, semua informasi yang berhubungan dengan birokrasi pelayanan publik oleh pemerintah termasuk Kemendagri dan BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) dengan cepat bisa naik ke publik dengan cepat mereka bisa memotong jalur birokrasi," imbuhnya.

"Bagi siapa yang masih mempertahankan kultur lama itu adalah hal yang buruk yang paling buruk adalah ketika praktik-praktik yang buruk yang melanggar hukum tapi karena berlangsung bertahun-tahun sehingga akhirnya yang salah dianggap benar," tuturnya.

Menurut Tito, semakin menguatnya media termasuk sosial media, civil society, isu-isu publik adalah tanda-tanda dari open democracy dan menegaskan jika sudah memilih jalan itu harus bisa menerima risikonya.

Dia menjelaskan, dilematika dari demokrasi mulai muncul beberapa kegalauan yang ada, terutama ketika berhadapan dengan dua fenomena besar salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi.

"Ini tolong dipahami betul oleh kita semua jajaran Kemendagri dan BNPP bahwa sekarang kekuasaan di tangan rakyat kita memerlukan dukungan publik dan memerlukan restu dari rakyat," ujar Tito.

"Saat ini ada yang namanya survei kepercayaan publik karena sifatnya semua elemen bangsa termasuk Kemendagri dan BNPP sangat ditentukan oleh kepercayaan publik kepada kita. Nah di tengah situasi seperti situasi dposisi rakyat kuat mengontrol negara, kita sebagai aparatur sipil negara yang notabene adalah pelayan negara harus betul-betul mengubah kita sesuai dengan peraturan yang ada," tambahnya.

Tito pun mengingatkan kembali para pimpinan untuk memetakan kembali dan mencari solusi dari potensi kerawanan korupsi.

"Saya sudah sampaikan beberapa hari lalu dan tekankan lagi, saya minta rekan-rekan pimpinan komponen para dirjen (direktur jenderal) untuk rapat dengan para direktur dan praktiknya untuk memetakan potensi kerawanan korupsi di tiap-tiap direktorat dan apa solusinya. Serahkan kepada saya, saya kasih waktu satu minggu ke depan duduk bersama membahas semuanya," ucap Tito.