Presiden Jokowi Tetapkan 1 Maret Sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen melakukan konservasi laut seluas 32,5 juta hektar pada 2030. Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara One Ocean Summit yang diselenggarakan di Prancis, Jumat (11/2/2022) secara virtual.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

"Menetapkan tanggal 1 Maret Hari Penegakan Kedaulatan Negara," bunyi kutipan Keppres tersebut, dikutip pada Jumat (25/2/2022).

Dalam Keppres itu juga dijelaskan, bahwa Hari Penegakan Kedaulatan Negara bukan termasuk merupakan hari libur nasional. Aturan itu berlaku pada 24 Februari 2022.

Untuk diketahui sebelumnya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian di Kantor Gubernur DIY, Senin (1/10/2021).

Pemerintah melalui SKB 3 menteri menyepakati 16 hari libur nasional sepanjang tahun 2022. Hari libur tersebut meliputi hari libur keagamaan hingga perayaan hari nasional.

2 dari 2 halaman

Usulan Sultan HB X

Foto: Tatap 8 Besar Liga 2, Sri Sultan HB X Beri Wejangan Buat Jajaran Tim PSIM — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Jumat (10/12/2021) malam mengajak makan malam seluruh jajaran tim PSIM Yogyakarta yang akan menatap 8 Besar Liga 2. (PSIM/Aji Miswadi)

Dalam pertemuan itu, Sultan HB X mengusulkan agar 1 Maret diperingati sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Permintaan penetapan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara ini tidak lepas dari peristiwa Serangan Umum 1 Maret yang ada di Yogyakarta.

Reporter: Intan Umbari P

Merdeka.com

Jokowi Temui Prabowo di Kertanegara, Bahas Apa?

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
1 Maret
Joko Widodo
Presiden Jokowi
Hari Penegakan Kedaulatan Negara