AHY Sebut Wacana Penundaan Pemilu Harapan Segelintir Pihak Ingin Langgengkan Kekuasaan

FOTO: AHY Berikan Tanggapan Terkait KLB Demokrat — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat konferensi pers terkait KLB Partai Demokrat di DPP Pusat Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (5/3/2021). AHY memberikan respons atas KLB di Deliserdang yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menganggap wacana penundaan Pemilu 2024 hanya nafsu dari segelintir pihak yang ingin melanggengkan kekuasaan. Menurut dia, wacana ini tak masuk akal.

Bagaimana tidak, kata AHY, konstitusi di negeri ini telah mengatur masa kepemimpinan penguasa yang harus dipatuhi bersama, baik di tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten/kota.

"Mengapa tiba-tiba mengatakan masyarakat ingin diperpanjang, ingin diundur. Saya tidak melihat ada masyarakat yang memiliki harapan itu, yang jelas itu adalah harapan segelintir pihak yang ingin melanggengkan kekuasaannya," tegas AHY saat melantik Pengurus DPD Provinsi Riau dan Banten secara daring, Sabtu, 26 Februari 2022.

Apalagi narasi ini mengatasnamakan aspirasi rakyat. AHY mempertanyakan rakyat yang mana. Sebab dia telah berkeliling ke penjuru negeri rakyat tak pernah menyuarakan hal semisal. Malahan mereka mengeluhkan kondisi yang serba sulit.

"Yang jelas kita keliling ke 34 provinsi, ratusan kabupaten/kota, yang ada masyarakat justru mengeluh terhadap situasi hari ini yang tidak kunjung membaik, kalaupun ada lambat, prioritas pun tidak jelas, ekonomi juga masih dirasakan sulit oleh masyarakat," katanya.

Mereka yang menyuarakan hal itu, kata AHY, terbaca takut untuk kehilangan kekuasaan. Dia tak habis pikir negara ini akan dibawa ke mana jika dikemudikan oleh orang-orang berwatak demikian.

AHY mendobrak tameng yang kerap dibawa oleh pengusung wacana penundaan pemilu, termasuk alasan pandemi dan pemulihan ekonomi. Pandemi,dan pemulihan ekonomi, menurut AHY sudah lagi tak relevan dijadikan dasar menolak pelaksanaan Pemilu 2024.

Sebab saat Pilkada Serentak 2020 lalu saja digelar saat kondisi jauh lebih buruk dari saat ini. Di mana pandemi menuju puncaknya dan ekonomi baru saja dihantam.

"Kemarin Pilkada 2020 mereka juga mengatakan tidak ada negara manapun yang menunda Pemilihan umumnya, menunda Pemilihan kepala daerah hanya karena Pandemi dan resesi ekonomi," tegas dia.

Artinya, bangunan narasi yang mereka sampaikan itu tidak logis, tidak adil dan tidak berpihak kepada rakyat.

"Kalau mereka mengatakan itu suara rakyat, pertanyaan saya, rakyat yang mana? Jangan kemudian kita mengentertain hasrat, ambisi mereka yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Melabrak akal sehat, mencederai hati nurani dan tentu semua itu akan memundurkan demokrasi kita, hati-hati," tekannya.

KPU, pemerintah dan DPR menyepakati pemilu digelar pada 21 Februari 2024. Pada pemilu 2024 disebut bakal melibatkan teknologi informasi sebagai bentuk inovasi terbaru.

2 dari 2 halaman

Disuarakan Muhaimin Iskandar

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengungkapkan bahwa banyak orang yang setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun.

Pernyataan tersebut mengacu pada analisa big data perbincangan yang ada di media sosial. Menurut Cak Imin, dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung pemilu 2024 ditunda dan 40 persen menolak.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," ujar Cak Imin, dalam keterangannya, Sabtu (26/2/2022).

Menurut pria yang juga disapa Gus Muhaimin ini, perubahan ini terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang saja sementara responden big data bisa mencapai 100 juta orang. "Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024," tuturnya.

Wakil Ketua DPR ini mengakui bahwa temuan big data tersebut berbeda dengan temuan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan menjadi tiga periode.

"Fakta politik survei terbaru kepuasan terhadap Pak Jokowi tinggi, 73 persen. Di atas 60 persen itu disebut tinggi. Tapi tidak berseiringan dengan persetujuan penundaan pemilu. Sekitar 60 persen tak setuju dan 40 persen mendukung," katanya.

Cak Imin menegaskan bahwa usulan penundaan pelaksanaan pemilu tersebut adalah atas inisiatif dirinya. "Itu ide saya untuk bagaimana agar momentum pertumbuhan ekonomi yang membaik ini tidak terganggu oleh pemilu. Semua tergantung presiden dan pemimpin partai-partai," katanya.

Gus Muhaimin tidak mempermasalahkan jika ada pihak-pihak yang menolak atas usulan tersebut. "Biasa, namanya usulan," ungkapnya.

Sejauh ini, selain Gus Muhaimin, sejumlah parpol lain juga sudah menyatakan setuju pemilu ditunda. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, misalnya, memastikan partainya akan setuju apabila jadwal Pemilihan Umum 2024 dipertimbangkan untuk diundur. "PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," katanya.

Begitu pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga memberikan sinyal kuat persetujuan usulan penundaan pemilu. "Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi Partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," ujar Airlangga.

Pemilu 2024
Peristiwa
Pemilihan umum legislatif yang disingkat sebagai Pemilu tahun 2024 akan mulai dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Lihat Selengkapnya
Pemilu 2024
Pemilu 2024 diundur
AHY
Pemilu