AHY: Rakyat Mana yang Ingin Tunda Pemilu 2024?

Pada kesempatan itu, AHY juga berpesan kepada para kader Demokrat untuk mengonter narasi-narasi yang mempunyai semangat memundurkan demokrasi. Tak terkecuali narasi penundaan pemilu.

Menurut AHY kader partainya harus berani dan tak segan menyuarakan kebenaran.

"Kita bolehkan bersuara seperti ini? Ada yang takut bersuara? Demokrat tidak boleh takut bersuara. Banten harus berani, Riau harus berani. Berani asalkan itu sesuai dengan kebenaran, bukan melakukan suatu di luar kebenaran. Insya Allah, rakyat kita juga semakin cerdas dan tidak mudah diombang-ambingkan," pesannya.

"Teruslah berjuang bapak/ibu sekalian, para kader yang saya cintai dan banggakan untuk menyuarakan akal sehat, untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Jangan kemudian rasanya seperti Indonesia ini sudah dikotasi oleh mereka-mereka yang sudah tidak lagi melibatkan akal sehat dan hati nurani tadi," ungkap AHY.

Wacana penundaan pemilu dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Dia mengungkapkan bahwa banyak orang yang setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun.

Pernyataan tersebut mengacu pada analisa big data perbincangan yang ada di media sosial. Menurut Cak Imin, dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung pemilu 2024 ditunda dan 40 persen menolak.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," ujar Cak Imin, dalam keterangannya, Sabtu (26/2/2022).

Menurut pria yang juga disapa Gus Muhaimin ini, perubahan ini terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang saja sementara responden big data bisa mencapai 100 juta orang. "Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024," tuturnya.

Wakil Ketua DPR ini mengakui bahwa temuan big data tersebut berbeda dengan temuan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan menjadi tiga periode.

"Fakta politik survei terbaru kepuasan terhadap Pak Jokowi tinggi, 73 persen. Di atas 60 persen itu disebut tinggi. Tapi tidak berseiringan dengan persetujuan penundaan pemilu. Sekitar 60 persen tak setuju dan 40 persen mendukung," katanya.

Cak Imin menegaskan bahwa usulan penundaan pelaksanaan pemilu tersebut adalah atas inisiatif dirinya. "Itu ide saya untuk bagaimana agar momentum pertumbuhan ekonomi yang membaik ini tidak terganggu oleh pemilu. Semua tergantung presiden dan pemimpin partai-partai," katanya.

Gus Muhaimin tidak mempermasalahkan jika ada pihak-pihak yang menolak atas usulan tersebut. "Biasa, namanya usulan," ungkapnya.

Sejauh ini, selain Gus Muhaimin, sejumlah parpol lain juga sudah menyatakan setuju pemilu ditunda. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, misalnya, memastikan partainya akan setuju apabila jadwal Pemilihan Umum 2024 dipertimbangkan untuk diundur. "PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," katanya.

Begitu pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga memberikan sinyal kuat persetujuan usulan penundaan pemilu. "Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi Partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," ujar Airlangga.