Yusril Sebut Penundaan Pemilu 2024 Bisa Buat Negara Karut-marut, Munculkan Diktaktor

Liputan6.com, Jakarta Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyebut Indonesia akan mengalami keadaan buruk apabila Pemilu 2024 ditunda. Dia menilai penundaan pemilu berpotensi membuat negara menjadi karut-marut hingga memunculkan seorang diktaktor.

"Mungkin saya pesimistis terlalu berlebihan. Tetapi membayangkan keadaan paling buruk itu, perlu bagi kita untuk mengantisipasi jangan sampai itu terjadi," kata Yusril kepada wartawan, Jakarta, Minggu (27/2/2022).

Dia menilai usulan penundaan pemilu berkaitan langsung dengan norma konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pertama, pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diatur dalam UUD Pasal 1 ayat 2 dimana digelat sekali dalam lima tahun.

"Pemilu itu untuk memilih anggota DPR dan DPD untuk membentuk MPR (Pasal 2 ayat 1). Secara spesifik Pasal 22E UUD 45 secara imperatif menyatakan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dilaksanakan setiap lima tahun sekali," ujar Yusril.

Dia mengatakan, ketentuan tersebut berkaitan erat dengan masa jabatan anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Setelah lima tahun sejak dilantik, masa jabatan penyelenggara negara tersebut berakhir dengan sendirinya.

"Jadi, jika Pemilu ditunda melebihi batas waktu lima tahun, maka atas dasar apakah para penyelenggara negara itu menduduki jabatan dan menjalankan kekuasaannya? Tidak ada dasar hukum sama sekali," jelasnya.

Atas dasar itu, kata dia, semua penyelenggara negara mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD semuanya ilegal atau tidak sah. Jika para penyelenggara negara itu semuanya ilegal, maka tidak ada kewajiban apapun bagi rakyat untuk mematuhi mereka.

"Rakyat akan jalan sendiri-sendiri menurut maunya sendiri. Rakyat berhak untuk membangkang kepada Presiden, Wakil Presiden, para menteri, membangkang kepada DPR, DPD dan juga kepada MPR," tutur Yusril.

Bahkan, dia menuturkan masyarakat berhak menolak keputusan apapun yang dibuat penyelenggara negara sebab keputusan itu tidak sah dan ilegal. Disisi lain, penyelenggara negar yang masih legal di tingkat pusat hanya Panglima TNI dan Kapolri.

"Jika Presidennya sendiri sudah ilegal dan tidak sah, Panglima TNI dan Kapolri bisa pula membangkang kepada perintah Presiden yang ilegal itu," ucapnya.

"Tetapi kalau tidak kompak (Kapolri dan Panglima TNI), bagaimana dan apa yang akan terjadi? Bisa saja terjadi dengan dalih untuk menyelamatkan bangsa dan negara, TNI mengambil alih kekuasaan walau untuk sementara," sambung Yusril.

Selain itu, dia menyampaikan, gubernur, bupati dan wali kota masih sah menjalankan roda pemerintahan apabila masa jabatannya belum habis. Namun, DPRD tak lagi bisa mengontrol pemerintah daerah karena penundaan pemilu membuat lembaga itu menjadi ilegal.

"Begitu juga tanpa pertanggungjawaban lagi kepada Presiden sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Bagaimana mau bertanggung jawab kalau Presidennya sudah ilegal?" kata dia.