Liputan6.com, Jakarta - Pro kontra wacana pemilu 2024 diundur satu atau dua tahun masih terus bergulir sejak usulan itu dilontarkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ada parpol yang mendukung, ada juga yang menolak.
Golkar dan PAN setuju dengan wacana penundaan tersebut. Sementara PDI Perjuangan, tetap mengikuti trek jadwal pilpres 2024. PDIP menilai penundaan pilpres akan berdampak pada agenda demokrasi dan mencederai konstitusi.
Baca Juga
Partai-partai lain seperti PKS dan Demokorat juga tak setuju pemilu ditunda. Sementara partai besar lain seperti Gerindra dan PPP belum mengambil sikap.
Advertisement
Menurut Direktur Lembaga Riset dan Penelitian Indonesia (RISPENINDO), George Kuahaty, wacana mundur atau tidaknya pemilu 2024 sebaiknya jangan terlalu cepat ditanggapi.
"Meskipun situasi dan kondisi Indonesia dari sisi ekonomi akibat covid-19 cukup signifikan, namun ini bukanlah alasan untuk menunda agenda demokrasi. Memang sangat disayangkan masa pandemi belum bisa ditebak kapan akan berakhir yang bertepatan dengan akan diadakannya proses pemilu, pilpres dan pilkada," kata George.
Menurut dia, isu ini sangat penting untuk dibicarakan bersama. "Kita memang harus memilih apakah akan terus melaksanakan pilpres dalam situasi sulit atau menunda. Jika ditunda maka konsekuensi hukum dan aturan main yang sudah ditetapkan melalui undang-undang dan peraturan terkait harus dihadapi. Belum lagi akan berhadapan dengan resistensi masyarakat dan kelompok kepentingan."
 Ia menilai, isu ini mungkin masih terlalu dini untuk dibahas. "Namun kita patut mewaspadai keadaan kita. Siap atau tidaknya pelaksanaan pilpres tentulah kita sendiri yang tahu. Mari tetap duduk bersama bermusyawarah untuk mencapai mufakat," ucap dia.
Â
Infografis
Advertisement