Sukses

Adu Kuat Parpol Sikapi Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden, Siapa yang Setuju dan Menolak ?

Sikap partai politik terbelah menyikapi usulan penundaan Pemilu 2024. Sebagian menyetujui sepenuhnya, dengan syarat, hingga menolak mentah-mentah. Ada yang masih sangat berhati-hati terkait isu tersebut.

Liputan6.com, Jakarta Usulan penundaan Pemilu 2024 oleh para elite parpol kini menjadi pro-kontra. Bola panas yang dilontarkan oleh Ket Umum Muhaimin Iskandar alias Cak Imin itu disetujui juga oleh 3 parpol lain yang lucunya, merupakan partai koalisi pemerintah.

Cak Imin mengklaim, usulan itu hadir usai dirinya bertemu dengan pelaku UMKM, para pengusaha, dan analis ekonomi Perbankan tentang dampak pandemi dan waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi.

"Dari seluruh masukkan itu saya mengusulkan penundaaan Pemilu 2024 satu atau dua tahun. Agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze (pembekuan ekonomi) untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi," ujar Cak Imin dalam keterangannya, Rabu 23 Februari 2022.

"Ya setahunlah, maksimal dua tahun," tambah Ketua Umum PKB ini.

Bak gayung bersambut, hanya sehari usai Cak Imin melontarkan usulan tersebut, giliran Ketum Golkar Airlangga Hartarto juga menyinggung kinerja Presiden Jokowi. Bedanya ia lebih menyinguung usulan perpanjangan masa jabatan Jokowi

"Ini berkat kepemimpinan Bapak Presiden. Ini tentu kita sebagai parpol tentu kita akan dengarkan aspirasi tersebut dan sekali lagi akan kami komunikasikan bahwa keberhasilan ini dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat beraspirasi," kata Airlangga di Riau, Kamis (24/2/2022).

Seolah tak mau ketinggalan dari sesama partai koalisi pemerintah yang telah buka suara, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga menyatakan setuju dengan usulan Pemilu 2024 ditunda.

Zulhas menyebut salah satu alasannya adalah hasil survei yang menyebut kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi baik dan tinggi.

"Survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah khususnya Pak Jokowi ya, itu tinggi sekali lebih dari 70 persen, tepatnya 73 persen lebih," kata dia pada wartawan, Jumat 25 Februari 2022.

Zulhas juga membeberkan alasan perlu waktu untuk menangapi keterpurukan ekonomo akibat pandemi.

"Alasannya itu pandemi yang belum berakhir tentu memerlukan perhatian kesungguhan keseriusan untuk menangani. Yang kedua, perekonomian yang belum baik, pertumbuhan kita rata-rata masih 3-3,5 persen. Situasi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, usaha-usaha yang belum kembali secara utuh," papar dia.

Perang Rusia dan Ukraina Jadi Penyebab

Zulhas bahkan menyinggung perang antara Rusia dan Ukraina yang juga memengaruhi perekonomian dunia dan Indonesia.

"Perkembangan terakhir, situasi global baik ekonomi juga konflik antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan harga minyak itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian global maupun di negeri kita," kata dia.

Selain itu, Zulhas mengingatkan bahwa biaya Pemilu 2024 yang sangat besar dan juga mengalami kenaikan. "Oleh karenanya berbagai pertimbangan itu dan juga masukan-masukan dari masyarakat, berbagai kalangan, kami memutuskan setuju pemilu diundur," tegas Zulhas.

Terahir, ada PPP yang juga menyatakan dukungan tunda pemilu. Sehingga per 1 Maret 2022, sementara terdapat 4 parpol yang terang menyatakan perlu penundaan pemilu 2024.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan akan mempertimbangkan usulan Cak Imin untuk menunda Pemilu 2024.

Salah satu alasannya membuka kajian untuk menunda Pemilu 2024 lantaran biaya yang dikeluarkan negara sangat mahal atau besar.

"Kami masih mengkaji usulan itu. Jika melihat anggaran pemilu yang diajukan KPU sebesar Rp 84 T itu besar banget untuk ongkos demokrasi," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi kepada awak media, Kamis 24 Februari 2022.

Awiek ini menegaskan, jika anggaran Pemilu 2024 dapat dikurangi, maka bisa saja pesta demokrasi tersebut tetap diselenggarakan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan.

"Karena harus diakui kita fokus pada pemulihan ekonomi. Jika anggarannya masih bisa dirasionalkan maka pemilu bisa sesuai jadwal," ucap dia.

Satu hal yang wajib dipastikan, kata Awiek, semangat reformasi harus tetap dijaga. Sebab, dalam rekam jejak Pemilu di Indonesia maju mundur perhelatan adalah hal yang kerap terjadi.

"Tetap jaga semangat reformasi, meskipun dalam sejarah kita, pemilu dimajukan dan diundur juga pernah terjadi," jelas dia.

 

 

 

2 dari 4 halaman

Partai Opoisisi dan Koalisi Ada Yang Menolak

Sejauh ini, tidak semua parpol koalisi memiliki suara bulat menunda pemilu. PDIP misalnyamenegaskan setia kepada konstitusi dan tidak ingin mengkhianati semangat reformasi yang memutuskan pembatasan masa jabatan presiden. PDIP menolak penundaan Pemilu 2024.

"Bagi PDI Perjuangan prioritas praktek kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi, serta bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan Pemilu 2024," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dikutip dari siaran pers, Minggu (27/2/2022).

Hasto meminta semua pihak lebih baik mengurus masalah perekonomian hari ini seperti kenaikan harga bahan pokok hingga kelangkaan minyak goreng. Masalah ini lebih penting ditangani daripada membahas penundaan pemilu.

"Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda Pemilu, mengingat antara Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat untuk menyelenggarakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024," jelas Hasto.

Menurut Hasto, tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah seharusnya menjadi legacy Presiden Joko Widodo yang dikenal kompeten.

"Bagi PDI Perjuangan seluruh legacy Presiden Jokowi tersebut kemudian menjadi dasar bagi Presiden dan Wapres hasil Pemilu 2024 dalam melanjutkan kemajuan bagi Indonesia Raya di seluruh aspek kehidupan," ujarnya.

Senada dengan PDIP,  Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menegaskan menolak pengunduran Pemilu demi kepentingan bangsa dan negara.

"Ketika ingin menempatkan kepentingan bangsa, maka kita akan menempatkan sesuai konstitusi. Nah, kalau konstitusinya berbicara seperti itu (dua periode), maka NasDem akan berada paling depan (mematuhi aturan)," tegas Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/3/2022).

Di dalam konstitusi Pasal 22E UUD 1945 secara imperatif menyatakan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Partai NasDem, tegas Paloh, teguh memegang aturan bernegara yang merujuk konstitusi yang ada. Ia juga mengajak kepada para elite partai untuk mematuhi konstitusi. "Tentu kita mengajak semua pihak, untuk tetap menggelar Pemilu," kata Paloh.

Tak itu saja, ia menegaskan tidak ada alasan untuk menunda Pemilu 2024. Penundaan Pemilu bisa dilakukan, jika keadaan memang terpaksa. “Misalnya ada perang, bencana alam yang luar biasa terjadi,” katanya.

Faktanya, kata Paloh, saat ini kondisi negara dalam keadaan kondusif dan baik-baik saja, sistem perekonomian juga menunjukkan tren positif. Karenanya, sepanjang masih berjalan baik dan kepemimpinan berhasil menanggulangi Covid-19 maka Pemilu tetap dilanjutkan sesuai jadwal.

Paloh pun menginstruksikan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem di parlemen untuk mendorong agar Pemilu tidak ditunda.Lebih jauh, Paloh mengimbau kepada seluruh kader dan masyarakat agar wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang mencuat kembali belakangan ini untuk tidak ditanggapi. 

"Sistem negara kita demokrasi, yang mana demokrasi super liberal. Kalau baru exercise gini dan lempar-lempar kecil ya NasDem pahami itu, jadi belum tertarik bahas ini secara serius," ujar Paloh.

Meski begitu, Paloh tetap menghargai keinginan Parpol lain yang mewacanakan pengunduran Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. "Saya hormat jika Parpol lain punya argumentasi untuk usul perpanjangan masa kepemimpinan," pungkas Paloh.

 

3 dari 4 halaman

Partai Oposisi Tegaskan Menolak Tunda Pemilu

Sementara itu dari partai oposisi, PKS tegaskan menentang wacana penundaan Pemilu 2024 yang coba didengungkan sejumlah pihak. Ketua Departemen Politik DPP PKS, Nabil Ahmad Fauzi, menyebut penundaan Pemilu tidak sesuai konstitusi.

Menurut Nabil, sikap itu sesuai dengan hasil Musyawarah Majelis Syuro (MMS) PKS ke-VI yang dilangsungkan pada Januari 2022. PSK juga menolak ide perpanjangan masa jabatan presiden.

"PKS menentang wacana penundaan Pemilu 2024 serta menolak berbagai ide dan upaya apapun yang terkait dengan perpanjangan masa jabatan Presiden yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945," kata Nabil kepada awak media, Kamis (24/2/2022).

Nabil menambahkan, usulan atau wacana mengenai penundaan Pemilu sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden dapat menimbulkan ketidakpastian dan kontraproduktif bagi demokrasi di Indonesia. Padahal sebelumnya, KPU sebagai lembaga pemilu secara resmi telah mengumkan bahwa 2024 adalah tahun digelarnya pemungutan suara serentak.

"Karena itu, kami menilai lebih baik kita fokus untuk menyukseskan seluruh tahapan Pemilu 2024," jelas Nabil.

Adapun sikap Demokrat, Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mempertanyakan tentang wacana penundaan Pemilu 2024 yang digulirkan sejumlah pihak.

AHY meragukan bahwa penundaan Pemilu 2024 adalah benar-benar keinginan rakyat. Putra sulung mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana penundaan pemilu digulirkan oleh mereka yang ambisius dengan kekuasaan.

"Kalau mereka mengatakan itu suara rakyat, pertanyaan saya, rakyat yang mana? Jangan kemudian kita mengentertain hasrat, ambisi mereka yang ingin melanggengkan kekuasaannya," ujar AHY dalam dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Provinsi Riau dan Banten secara daring, Sabtu (26/2/2022).

Alasan penundaan karena pandemi pun sebenarnya tak berdasar. Pasalnya, menurut AHY, Pilkada Serentak 2020 saja bisa dipaksakan digelar. Padahal, kala itu masih di tahun pertama pandemi.

"Memalukan cara berpikir seperti itu, memainkan suara rakyat, seolah-olah ini desakan rakyat. Rakyat yang mana? Alasannya sekarang masih pandemi, alasannya sekarang masih pemulihan ekonomi," ucap AHY.

"Lah, kemarin Pilkada 2020 mereka juga mengatakan tidak ada negara manapun yang menunda Pemilihan umumnya, menunda Pemilihan kepala daerah hanya karena pandemi dan resesi ekonomi," imbuhnya.

Bangunan argumen pemilu 2024 ditunda bagi AHY begitu rapuh. Semua dalih yang melandasi niat penundaan itu amat mudah ditepis. Pun narasi seperti itu amat mencerminkan ketidakberpihakannya dengan rakyat. "Melabrak akal sehat, mencederai hati nurani dan tentu semua itu akan memundurkan demokrasi kita, hati-hati," kata AHY. 

 

4 dari 4 halaman

Parpol Prabowo Belum Ambil Sikap

Dari semua parpol koalisi yang “terbelah” tentang penundaan pemilu, hanya Partai Gerindra yang belum bersikap tegas.  Hingga saat ini, Gerindra hingga saat ini belum memiliki sikap resmi terkait usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemuli) 2024. 

"Saya tidak bisa berkomentar karena memang belum mengikuti wacana itu," ujar Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Ahmad Muzani usai bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jumat, (25/2/2022) malam.

Ia mengaku telah mendapat laporan dan cerita dari beberapa rekannya, namun belum sempat diikutinya secara detil sehingga perlu waktu untuk mempelajarinya.

"Saya juga masih sedang berada di Jatim dan berkunjung ke beberapa daerah, termasuk di Madura, sehingga belum bisa memberikan respons terkait persoalan di Jakarta," ucap dia seperti dikutip dari Antara.

Namun, kata Muzani, saat ini Partai Gerindra tetap fokus mempersiapkan Pemilu 2024, termasuk terus melakukan safari politik ke berbagai daerah.