Politikus PDIP: Presiden Jokowi Taat Konstitusi, Tak Setuju Penundaan Pemilu

Liputan6.com, Jakarta - Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira meminta wacana penundaan pemilu 2024 sebaiknya dihentikan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah pernah menyatakan taat konstitusi dan tidak setuju penambahan masa jabatan presiden.

"Presiden sendiri sudah jelas mengatakan taat konstitusi, dan tidak setuju dengan penambahan jabatan atau penundaan pemilu, sehingga janganlah menyandarkan penundaan pada presiden," ujar Andreas kepada wartawan, Selasa (1/3/2022).

"Sudahlah, kita tutup wacana ini, dan fokus pada agenda pemulihan pandemi dan ekonomi," tegasnya.

Andreas mengatakan, tidak ada dasar hukum manapun untuk menunda Pemilu 2024. Konstitusi mengatur pemilu digelar lima tahun sekali, jika tidak maka terjadi kekosongan jabatan.

Untuk mengubah itu harus dilakukan amandemen UUD 1945 atau presiden mengeluarkan dekrit. "Tetapi ini akan berakibat presiden melawan konstitusi, karena presiden disumpah untuk taat konstitusi," sambungnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.