6 Pesan Jokowi Untuk TNI-Polri Mulai dari Soal Demokrasi hingga Kuasai Teknologi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa TNI dan Polri tidak bisa terlibat dalam urusan demokrasi. Dia mengingatkan bahwa kedisplinan aparat TNI-Polri sangat berbeda dengan masyarakat sipil biasa.

"Yang namanya disiplin tentara, yang namanya disiplin di kepolisian itu berbeda dengan masyarakat sipil, sangat beda sekali. Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi," ujar Jokowi dalam Pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2022 di Jakarta Timur, Selasa 1 Maret 2022.

Menurut dia, jajaran TNI-Polri harus memberikan contoh kedisplinan nasional kepada masyarakat. Namun, TNI juga harus membenahi kedisplinannya, salah satunya terkait demokrasi.

"Enggak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, tidak sama dengan atas, eh enggak boleh. Dengan berbicara masalah demokrasi, tidak ada namanya di tentara kepolisian, enggak ada," kata Jokowi.

Jokowi meminta TNI-Polri mengencangkan lagi kedisplinan di institusi masing-masing. Bukan hanya para aparat saja, namun TNI-Polri juga harus mengajak keluarga mereka agar bersikap disiplin.

"Hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional," ujar Jokowi.

Kemudian menurut Jokowi, TNI-Polri mau pun keluarganya tidak bisa sembarangan mengundang penceramah. Dia mengatakan, tentara dan polisi tidak bisa terlibat dalam urusan demokrasi. Hal ini juga harus diterapkan kepada keluarga masing-masing agar memberikan contoh kedisiplinan nasional kepada masyarakat.

"Hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional. Ini bukan hanya bapak/ibu yang kerja, tapi yang di rumah juga sama," kata Jokowi.

"Hati-hati ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinnya harus sama. Enggak bisa ibu-ibu manggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain, manggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, polisi, enggak bisa seperti itu," sambungnya.

Dia mengatakan TNI-Polri harus mengkoordinir penceramah yang diundang oleh keluarga mereka. Hal ini untuk mencegah penyebaran paham-paham radikal.

"Makro mikro harus kita urus juga. Tahu-tahu undang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Juga hal-hal kecil tapi harus mulai didisplinkan," ucapnya.

Selain itu, kata Jokowi, TNI-Polri tidak bisa menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur. Terlebih, DPR RI sudah menyetujui rencana pemerintah memindahkan IKN Nusantara.

"Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju IKN. Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR. Kalau dalam disiplin TNI-Polri tidak bisa diperdebatkan. Hati-hati dengan ini," kata Jokowi.

Lalu, Jokowi Jokowi menekankan anggota TNI-Polri harus memiliki talenta di bidang digital. Mulai dari kemampuan dalam menguasai kecerdasan buatan atau Artificial intelligence (AI), digital design, hingga digital marketing.

"TNI-Polri juga harus memiliki talent digital karena eranya sudah era seperti ini, harus punya, jago-jago AI, cloud computing, digital design, ngerti mengenai masalah blockchain, yang ngerti masalah digital marketing," ucap Jokowi.

Menurut dia, TNI-Polri harus memahami hal-hal tersebut. Pasalnya, kata Jokowi, kejahatan bisa saja bergeser dari konvensional ke hal-hal yang berkaitan dengan digital.

"Kalau penegak hukum Polri tidak ngerti dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan gimana? Kejahatan mungkin bergeser dari yang konvensional jadi hal-hal yang berkaitan dengan digital. Dan sekarang sudah terjadi," katanya.

Untuk itu, Jokowi meminta TNI-Polri memiliki talent digital dan menguasai teknologi. Dengan begitu, aparat penegak hukum dapat menumpas kejahatan di bidang digital.

"Mengerti masalah Artificial Intelligence, cloud computing, digital design, digital marketing, blockchain, coding programing. Semua harus dimiliki dan dimulai harus dicari talent-talent digital itu," tutur dia.

"Karena pertarungan kita ke depan adalah teknologi," tegas Jokowi.