Ada 8 Potensi Ancaman Pertahanan dan Gangguan di IKN, Pemerintah Siapkan Mitigasi

Kementerian PUPR mempercepat pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Bendungan Salah satu fungsi bentungan ini untuk mencegah banjir di IKN Nusantara (Dok PUPR)

Liputan6.com, Jakarta - Perpindahan ibu kota Nusantara (IKN) dari Jawa ke Kalimantan Timur akan mengubah posisi center of gravity (pusat perekonomian dan pusat pemerintahan). Pemerintah pun sudah mengidentifikasi ancaman pertahanan dan gangguan keamanan yang akan terjadi di IKN.

"Ini berdasarkan kajian mengidentifikasi ancaman pertahanan dan gangguan keamanan IKN," kata Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Slamet Soedarsono dalam Webinar Kehumasan Pemindahan Ibu Kota Negara disiarkan dalam YouTube Kementerian Sekretariat Negara dikutip Rabu (2/3/2022).

Dia menjelaskan terdapat delapan gangguan ancaman pertahanan dan keamanan di IKN. Pertama, perbatasan darat dengan Malaysia 2.062 kilometer. Kedua, alur laut kepulauan Indonesia II.

Ketiga, mendekati Flight Information Region (FIR) negara tetangga (Singapura FIR, Kinabalu FIR dan Manila FIR). Keempat, dalam radius jelajah Intercontinental Ballistic Missile atau Peluru Kendali Balistik Antarbenua (ICBM) negara tertentu. Kelima triangle terrorist transit, keenam konflik horizontal, ketujuh yaitu siber, serta terakhir yaitu kriminalitas.

"Ini potensi-potensi yang diidentifikasi, nah ini semuanya tidak ada satu pun yang tertinggal disiapkan mitigasinya secara sungguh-sungguh," ungkapnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Setelah dibahas secara maraton, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akhirnya disahkan oleh DPR. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022).

2 dari 2 halaman

Mitigasi Pemerintah

Maka dari itu, Slamet mengungkapkan TNI-Polri akan dipindahkan terlebih dahulu pada 2023. Mereka akan memastikan memastikan menyiapkan penyiapan logistik untuk pembangunan IKN.

"Ini dikawal dengan ketat, sehingga proses pembangunannya mulus dan maksimal," pungkasnya.

Intan Umbari Prihatin/Merdeka.com