Kemnaker Mulai Pertemuan Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia selaku Presidensi G20 tahun 2022 akan mulai melangsungkan pertemuan pertama Kelompok Kerja bidang Ketenagakerjaan (The 1st Employment Working Group/EWG). Pertemuan yang berlangsung mulai 8 sampai 10 Maret 2022 ini akan dilaksanakan melalui virtual meeting.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Forum G20 bidang ketenagakerjaan, pihaknya mengusung tema utama Improving the Employment Condition to Recover Together (Meningkatkan Kondisi Kerja untuk Pulih Bersama). Tema utama tersebut kemudian diturunkan menjadi 4 isu prioritas yang akan dibahas dalam forum EWG.

Dalam pertemuan pertama EWG akan dibahas dua isu prioritas. Pertama, Inclusive Labour Market and Affirmative Decent Jobs for Persons with Disabilities (Pasar Tenaga Kerja Inklusif dan Pekerjaan yang Layak untuk Penyandang Disabilitas).

"Isu tentang pasar tenaga kerja inklusif dan pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas ini kita kedepankan, karena isu ini sangat mendesak untuk segera kita tangani bersama, terlebih setelah kita memasuki masa pandemi COVID-19," kata Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (7/3/2022).

Isu prioritas kedua yang akan dibahas adalah human capacity development for sustainable growth of productivity (pengembangan kapasitas SDM untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan). "Melalui isu kedua ini, kami akan mendorong dan merumuskan kebijakan bersama yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat luas/komunitas, dalam mengembangkan SDM melalui pelatihan, khususnya di wilayah ekonomi pedesaan," ujarnya.

Menaker menjelaskan, untuk menyukseskan pembahasan 2 isu prioritas tersebut, pelaksanaan pertemuan pertama EWG akan terdiri dari 9 sesi pertemuan yang seluruhnya dilaksanakan secara virtual. Selain melibatkan anggota G20, forum EWG juga akan menghadirkan sejumlah negara tamu, Engagement Group, serta lembaga-lembaga internasional seperti ILO dan OECD.

"Kami berharap dengan adanya partisipasi berbagai negara dan lembaga-lembaga internasional ini dapat mendukung isu-isu yang diusung Indonesia, serta memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia dan dunia," kata Menaker.