Warga Masih Kelimpungan Cari Minyak Goreng, Mendag Ditagih Cari Solusi

Liputan6.com, Jakarta Masalah minyak goreng di Tanah Air masih terus berlarut-larut. Masyarakat masih kelimpungan mencarinya, bahkan ada yang rela sampai antre hanya untuk mendapatkannya.

Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta Kementerian Perdagangan (Kemenag) serta menterinya Muhammad Lutfi untuk segera mencari solusi masalah minyak goreng ini.

"Saya belum melihat penyelesaian yang komprehensif terhadap permasalahan ini, sepertinya jalan di tempat," kata dia, Senin (7/3/2022).

Dia menuturkan, industri minyak goreng sudah rusak, di mana rantai pasoknya dari hulu hilirnya sudah bermasalah. Mulai dari pekebun sawit, produsen CPO, pabrik minyak goreng, distributor, agen, hingga pedagang, sudah tidak saling nyambung.

"Saya mendapatkan laporan produsen CPO misalnya, mengeluh karena tidak ada jaminan mereka bisa melakukan ekspor. Padahal mereka mengaku sudah memenuhi persyaratan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) minyak goreng. Di sisi produsen minyak goreng, mayoritas merasa masih kesulitan mendapatkan bahan baku," ungkap Politikus PDIP ini.

Padahal menurut struktur industrinya, lanjut dia, dari sekitar 400 pabrik minyak goreng yang ada, hampir 51% dari total produksi dikuasai oleh hanya 4-5 perusahaan. Artinya, sebenarnya mudah sekali untuk mengetahui sebaran hasil produksi minyak goreng dari pabrik-pabrik itu.

"Terus terang saya pribadi pun merasa bingung. Kebutuhan bahan baku minyak goreng dalam negeri hanya sekitar 10% dari total produksi CPO nasional yang mencapai di atas 49 juta ton per tahun. Kita hanya butuh sedikit di atas 5 juta ton per tahun untuk minyak goreng, tetapi pasokan minyak tetap tidak bisa terpenuhi," kata Deddy.

"Bahkan bila ditambahkan dengan kebutuhan CPO untuk program B30 yang mencapai sekitar 9 juta ton, produksi kita masih sangat aman. Jika pun pengusaha dan eksportir CPO dikenakan kewajiban DMO 30%, mereka tetap akan untung karena harga internasional masih sangat tinggi mencapai Rp.15.000/kg," sambungnya.

Karena itu, semua harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah kelangkaan minyak goreng ini. Terlebih karena kita akan segera memasuki Bulan Puasa yang tentunya akan meningkatkan konsumsi.

"Persoalan ini sudah terlalu lama tidak terselesaikan, sungguh memalukan. Sengkarut ini merugikan semua pihak, mulai dari hulu hingga ke hilir, konsumen dan bahkan negara secara tidak langsung juga dirugikan," ungkap Deddy.

Dia juga meminta Mendag untuk terbuka membeberkan masalah kelangkaan minyak goreng ini. "Seberapa efektif kebijakan DMP, DPO, HET dan pelarangan ekspor dalam memulihkan struktur produksi dan perdagangan komoditas ini? Apakah benar-benar tidak ada cara yang efektif dan sistemik untuk mengurangi benang kusut yang ada? Sampai kapan masalah ini akan teratasi, ini harus dijawab oleh Kementerian Perdagangan," kata Deddy.

Sementara, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah menutup keran ekspor minyak sawit mentah atau CPO untuk menyelesaikan masalah kelangkaan minyak goreng di dalam negeri.

Pemerintah diminta setop ekspor CPO mulai pekan dalam dalam waktu satu bulan atau sampai situasi masalah kelangkaan minyak goreng berangsur normal.

"Mulai sekarang saja pemerintah umumkan. Kalau dalam seminggu ini masih langka maka Minggu kedua akan disetop untuk satu bulan," ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/3/2022).

Selain itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta tidak hanya diam terkait masalah kelangkaan minyak yang merugikan masyarakat. Penutupan ekspor ini perlu diambil sebagai jalan keluar.

"Pemerintah mau diam? Tidak boleh dong. Presiden harus ambil tindakan tegas stop ekspor CPO," jelas Said.

Dia mengatakan, masalah kelangkaan minyak goreng dapat diselesaikan dengan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation. Hanya saja, faktanya terus menjadi masalah.

"Tapi faktanya terus menerus bermasalah. Nah ini kan akhirnya jatuh pada kesimpulan inilah kemudian kalau perusahan-perusahaan bersifat monopoli, oligopoli, kartel kita terus menerus akan mengalami sampai kapanpun kelangkaan ini akan terus terjadi," kata Said.

Penjelasan Kemendag

Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didid Noordiatmoko mengatakan jika muncul persoalan baru yang merupakan dampak dari kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri yakni panic buying.

Lantaran sempat kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau, membuat masyarakat membeli melebih kebutuhan ketika mendapatkan kesempatan.

Padahal hasil riset menyebutkan kebutuhan minyak goreng per orang hanya 0,8-1 liter per bulan. Bahkan ditengarai kini banyak rumah tangga menyetok minyak goreng.

"Tapi ini baru terindikasi," kata Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didid Noordiatmoko saat memantau operasi pasar minyak goreng di Pasar Alang-Alang Lebar Palembang, melansir Antara, Senin (7/3/2022).

Dia menyebut jika saat ini produksi minyak goreng sudah mendekati kebutuhan sehingga kelangkaan terhadap produk tersebut seharusnya bisa teratasi paling lambat akhir Maret 2022.

“Persediaan sebenarnya tersedia. Selisih kebutuhan ini sudah mendekati normal. Akhir bulan ini secara teoritis sudah cukup,” kata Didid.

Ia mencontohkan seperti produsen minyak goreng di Sumatera Selatan, saat ini sudah memproduksi 300 ton per bulan atau sudah mendekati kebutuhan daerah ini. Jika pun terdapat selisih diperkirakan hanya 10 persen.

Ketika ditanya mengapa kelangkaan minyak goreng ini berlarut-larut, Didid mengatakan ini lantaran kompleksnya persoalan dari hulu hingga ke hilir.

Pemerintah secara bertahap menyelesaikan persoalan produksi hingga distribusi minyak goreng sehingga minyak goreng dapat diperoleh dengan mudah dengan harga yang terjangkau di masyarakat.