PPP: Mau Rabu Pon atau Hari Lain, Reshuflle Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Liputan6.com, Jakarta Presiden Jokowi dikabarkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Isu perombakan atau reshuffle kabinet diduga dibahas dalam pertemuan itu.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyebut, reshuffe kabinet dilakukan dalam waktu dekat atau tidak adalah kewenangan Presiden Jokowi. Menurutnya, isu reshuffle untuk mengakomodir PAN sudah lama berhembus.

"Soal reshuffe merupakan hak perogratif dari Presiden Jokowi, meskipun isu reshuffle sudah lama sebenarnya," kata Awiek sapaan akrabnya lewat pesan suara, Selasa (8/3/2022).

Menurut Awiek, wajar bila PAN bergabung ke kabinet karena merupakan koalisi pemerintah. PPP tak masalah jadi atau tidaknya PAN diberi jatah kursi menteri.

"Kalau kemudian PAN yang gabung ya wajar saja namanya koalisi. Kalau kemudian PAN gak jadi masuk kabinet ya juga biasa saja karena itu merupakan hak perogratif Presiden," ucap anggota DPR ini.

Dia melanjutkan, kebiasaan reshuffle yang dilakukan setiap hari Rabu adalah kewenangan Presiden Jokowi. Kepala negara paling mengetahui kapan parameter reshuffle dilakukan.

"Apakah kemudian di Rabu PON atau Rabu yang lain ya semuanya ke Presiden, termasuk juga parameter menteri-menteri yang akan di reshuffle semuanya ada di Presiden Jokowi," pungkasnya.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengaku mendengar informasi bahwa Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Kabar yang diterima Arsul, pertemuan itu membahas perombakan kabinet.

Menurutnya, pertemuan Jokowi dengan ketua umum anggota koalisi merupakan hal yang rutin dan biasa.

"Memang soal kabar pertemuan itu ada, kan itu katanya terkait dengan reshuffle," ujar Arsul kepada wartawan di DPR, Senin, 7 MAret 2022.

PPP belum mendapatkan kabar langsung dari Jokowi apakah PAN akan mendapatkan jatah kabinet. Jokowi disebut tengah mengutak-atik sehingga belum menyampaikan kepada partai koalisi.

"Biasanya kalau sudah final baru diberitahukan. Kalau masih wacana, masih diutak-atik tentu belum dikomunikasikan," ujarnya.

Arsul mengatakan, PPP tidak keberatan bila PAN diberikan jatah kursi. "Kami tidak keberatan, yang jelas itu sepenuhnya hak prerogatif presiden," kata Wakil Ketua MPR RI ini.