Jokowi Sebut Hubungan KY - MA Putus Ruang Gerak Mafia Peradilan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) — Sambutan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. (Dok Biro Pers Sekretariat Presiden RI)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut hubungan strategis antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) menjadi kunci terjaganya marwah para hakim dalam memutus sebuah perkara. Hal ini pun membuat ruang gerak para mafia peradilan menjadi terbatas dan terputus.

"Kemitraan strategis antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, adalah kunci terjaganya marwah para hakim dalam memutus perkara," kata Jokowi dalam Laporan Tahunan KY tahun 2021 secara virtiual, Rabu (9/3/2022).

"Agar kita mampu membatasi dan memutus ruang gerak mafia peradilan dan mafia-mafia lain, yang selama ini merusak kepercayaan terhadap para hakim dan institusi peradilan, melukai rasa keadilan masyarakat," sambungnya.

Dia pun mengapresiasi terbentuknya tim penghubung yang menjembatani komunikasi antara KY dan MA. Khususnya, dalam mencari solusi saat terjadi perbedaan pendapat.

"Termasuk untuk melakukan pemeriksaan bersama atas laporan dari masyarakat dan pencari keadilan," ujar dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebanyak 91 hakim dijatuhi sanksi ringan, 31 hakim dijatuhi sanksi sedang, dan delapan hakim dijatuhi sanksi berat.

2 dari 2 halaman

3 Kunci Hadapi Tantangan

Jokowi mengatakan transparansi, partisipasi dan adaptasi merupakan kunci dalam menghadapi tantangan yang semakin berat. Di sisi lain, harapan publik terhadap institusi negara semakin tinggi sehingga harus memberikan pelayanan yang baik.

"Kita dituntut mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, menciptakan sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin profesional dan adaptif," jelas Jokowi.

Selain itu, kata dia, institusi negara juga harus semakin produktif serta mampu bekerja cepat di era yang penuh dengan disrupsi dan kompetisi ini. Dalam hal ini, KY harus mampu mewujudkan independensi sistem peradilan untuk penegakan hukum dan keadilan.

"Komisi Yudisial juga dituntut harus mampu melayani dan menjawab pemenuhan hak-hak dan kepentingan masyaeakat, mewujudkan independensi sistem peradilan untuk penegakan hukum dan keadilan," tutur dia.

Oleh sebab itu, Jokowi mendukung upaya KY dalam meningkatkan kualitas pelayanannya dengan menerapkan dan mengembangkan layanan digital. Mulai dari, rekrutmen hakim, laporan perilaku hakim, whistleblowing system, hingga pengaduan online ke KY.

"Juga penggunaan aplikasi KY mobile di aplikasi layanan konten digital," ucap Jokowi.

Jokowi Temui Prabowo di Kertanegara, Bahas Apa?

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
ky
ma
Mafia peradilan
mafia hukum