PTUN Gelar Sidang Perdana Gugatan Dugaan Pelanggaran TWK Hari Ini Kamis 10 Maret 2022

FOTO: Momen Novel Baswedan dkk Tinggalkan Gedung Merah Putih KPK — Novel Baswedan (kedua kanan) bersama pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menunjukkan id card di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/9/2021). 57 + 1 pegawai KPK yang tak lolos TWK untuk alih status ASN diberhentikan dengan hormat per 30 September 2021. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta 49 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan berkaitan dengan dugaan adanya perbuatan melawan hukum dan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Sidang perdana gugatan tersebut akan berlangsung pada hari ini, Kamis (10/3/2022).

"Hari ini, Kamis 10 Maret 2022, perwakilan eks-pegawai KPK menghadiri sidang perdana gugatan PTUN dengan agenda pemeriksaan persiapan," ujar Sekjen IM57+ Institute Lakso Anindito dalam keterangannya.

Adapun gugatan ditujukan kepada Presiden, Pimpinan KPK, dan Kepala BKN dengan objek gugatan perbuatan melawan hukum atas tidak dilaksanakannya rekomendasi Komnas HAM pada 16 Agustus 2021 dan rekomendasi Ombudsman, 15 September 2021.

Lakso mengatakan, para mantan pegawai KPK telah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding keberatan atas pelaksanaan TWK. Namun upaya tersebut tidak pernah mendapat tanggapan yang wajar dan layak.

"Kami berharap bahwa permohonan kami dapat diterima dan diputuskan dengan seadil-adilnya," kata Lakso.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawainya. Tes ini dilakukan sebagai syarat alih fungsi pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan UU No 19 Tahun 2019.

2 dari 2 halaman

Harapan

Lakso berharap PTUN memutuskan gugatan ini secara adil. Menurut Lakso, selama proses persidangan berlangsung, para mantan pegawai KPK akan didampingi oleh beberapa lembaga bantuan hukum.

"Selama proses hukum, eks pegawai KPK didampingi oleh kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), AMAR Law Firm & Public Interest Law Office, LBH Muhammadiyah, dan Indonesia Corruption Watch (ICW), Visi Law Office serta para tokoh nasional seperti Asfinawati, Busro Muqqodas, dan Saor Siagian," kata Lakso.