LSI Ungkap 4 Faktor yang Bikin Usulan Pemilu Ditunda Layu Sebelum Berkembang

Banner Infografis Munculnya Usulan Penundaan Pemilu 2024. (Liputan6.com/Trieyasni) — Ilustrasi pemilu ditunda (Liputan6.com/Trieyasni)

Liputan6.com, Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, merilis hasil survei mengenai Komposisi Pro-Kontra Penundaan Pemilu 2024. Hasilnya menyebutkan, dari semua segmen mayoritas menentang baik isu pemilu ditunda ataupun presiden tiga periode.

Peneliti LSI, Ardien Sopa, menyampaikan angka rata-rata nasional, mereka yang menolak pemilu ditunda sebesar 68.5 %.

“Artinya bahwa dua wacana yaitu penundaan pemilu 2024 dan presiden tiga periode mendapatkan resistensi cukup keras dari publik. Resonansi penolakan kedua wacana tersebut merata di hampir semua segmen pemilih,” kata Ardien dalam rilis daring, Kamis (10/3/2022).

Ardien menjelaskan empat alasan usulan penundan pemilu layu sebelum berkembang. Alasan pertama, tak ada alasan kuat dan darurat untuk mengubah amanah reformasi dan prinsip demokrasi yang sudah pula menjadi aturan konstitusi dalam UUD 1945. Ia menyebut sudah menjadi konsensus nasional pasca reformasi dan tertuang dalam konstitusi bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali dan presiden dipilih paling banyak dua periode.

“Pemilu dapat saja ditunda ataupun presiden dapat dipilih kembali untuk tiga periode jika ada alasan kuat dan darurat. Ada sejumlah alasan kuat seperti negara dalam keadaan perang, bencana alam nasional berskala besar dan luas sehingga membuat jaringan komunikasi porak-poranda, ataupun Indonesia dalam kondisi puncak pandemi di tahun pemilu 2024 yang tak memungkinkan untuk menyelenggarakan pemilu,” jelas Ardien.

Alasan Kedua, kursi partai politik yang menyatakan sikap menolak penundaan pemilu jauh lebih banyak dibandingkan dengan partai politik yang mendukung penundaan pemilu. Hanya dua partai politik yang secara terbuka menyatakan sikap mendukung penundaan pemilu yaitu PKB dan PAN. PKB memiliki 58 kursi di DPR RI, sementara PAN memiliki 44 kursi. Jika ditotal kedua partai ini hanya memiliki 102 kursi (17.7 % di DPR).

“Sementara partai lainnya yang menolak penundaan pemilu memiliki 473 kursi (82.3 %). Partai-partai tersebut antara lain; PDIP (128 kursi), Golkar (85 kursi), Gerindra (78 kursi), Nasdem (59 kursi), Demokrat (54 kursi), PKS (50 kursi), dan PPP (19 kursi),” kata dia.

Menko Polhukam, Mahfud MD, memberikan klarifikasi mengenai isu penundaan Pemilu 2024 dan isu perpanjangan masa jabatan Presiden.

2 dari 3 halaman

Alasan 3 dan 4

Alasan ketiga, publik luas menentang penundaan pemilu dan presiden tiga periode. Ardien menyebut, diatas 65% yang menolak gagasan penundaan pemilu. Dan rata-rata diatas 70% yang menentang gagasan presiden tiga periode.

“Jika gagasan ini diteruskan, dipastikan akan mendapatkan perlawanan yang keras dan militan dari publik luas,” sebut dia.

Terkahir, alasan Keempat adalah adanya potensi melahirkan kerusuhan sosial dan penganjur penundaan pemilu dan presiden tiga periode akan dicap sebagai musuh rakyat dan pengkhianat reformasi.

“Memperpanjang periode kekuasaan tanpa alasan yang kuat, akan segera menjadi isu kezaliman dan kesewenangan-wenangan. Di tengah kesulitan ekonomi, isu ini mudah menjelma menjadi kerusuhan sosial,” beber Ardien.

Adapun survei dilakukan dengan multistage random sampling dengan jumlah responden 1200 responden.Sementara Teknik pengumpulan data adalah wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner. Untuk Margin of error sebesar 2,9 %. Waktu riset dilakukan pada 23 Februari–3 Maret 2022.

3 dari 3 halaman