HEADLINE: Waspada Cuaca Ekstrem di Wilayah Jabodetabek, Antisipasi Banjir?

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Isnawa Adji, mengatakan, dalam menyikapi cuaca ekstrem yang melanda Jakarta selama periode bulan Maret-April 2022, pihaknya telah menyiapkan berbagai upaya dalam rangka kesiapsiagaan antara lain:

"Melaksanakan apel kesiapsiagaan menghadapi musim hujan dengan melibatkan unsur Forkopimda, TNI/POLRI, dan seluruh elemen. Dilanjutkan dengan melaksanakan gladi posko dan gladi lapang dengan melakukan simulasi kejadian bencana di Jakarta dengan tujuan: Melatih kesiapsiagaan seluruh unsur yang terdiri dari petugas dan masyarakat, meningkatkan respons time pelaksanaan penanganan bencana dan membangun sinergitas dan keterpaduan komando dan komunikasi antar unsur terkait," kata Isnawa kepada Liputan6.com, Jumat (11/3/2022).

Tak hanya itu, pihaknya juga mendistribusikan personel penanganan bencana kelima wilayah kota sebagai percepatan penanganan dan koordinasi apabila terjadi bencana dan mendistribusikan sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan banjir seperti perahu, ring buoys, jaket pelampung, dan lain-lain.

BPBD DKI juga menyiapkan lokasi-lokasi pengungsian yang berada di lima wilayah kota berikut prasarana pendukungnya seperti tenda pengungsi, bilik isolasi, velbed. BPBD juga melakukan koordinasi secara rutin dan berkelanjutan dengan aparat kewilayahan dan stakeholders terkait lainnya dalam mewaspadai potensi cuaca ekstrem."

"Kami juga selalu menyebarluaskan informasi kecuacaan dari BMKG serta informasi kondisi tinggi muka air kepada masyarakat dan OPD terkait melalui website BPBD DKI dan kanal-kanal media sosial milik BPBD seperti Twitter dan Facebook," ucap dia.

Pakar Tata Kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menilai antisipasi Pemprov DKI Jakarta untuk menghadapi cuaca ekstrem hanya sekadar menjalankan program rutin saja.

“Paling program rutin saja. Mereka bergerak kalau ada bencana. Jadi pencegahan karena rutinitas saja. Alat berat misalnya, dikerahkan ketika bencana terjadi. Harusnya kan ada pengecekan,” kata Yayat kepada Liputan6.com, Jumat (11/3/2022).

Yayat menilai, Pemprov DKI baru bergerak saat bencana sudah datang, bukan mencegah atau menjalankan early warning system.

“Harusnya pengecekan kembali pompa-pompa air di wilayah rawan banjir. Pengecekan itu di awal, jangan dilakukan saat banjir datang,” kata dia.

“Pemprov biasanya kalau sudah banjir baru (bergerak). Harusnya kan ada early warning system, kalau dulu kan ada toa, enggak tau toa sekarang gimana,” tambahnya.

Terkait program-program pencegahan banjir milik DKI, seperti sumur resapan, Yayat menilai keberhasilan program-program itu belum bisa dibuktikan sebab puncak hujan ekstrem belum terjadi.

Begitu pula dengan klaim genangan kini lebih cepat surut. “Kalau hujan ekstrem, intensitas tinggi durasi panjang ada genangan tidak? Di kawasan di tempat sumur resapan, ada genangan surut cepat atau lama? Kan bisa kita lihat,” kata dia.

“Suksesnya (pencegahan banjir) itu saat hujan ekstrem terjadi. Jadi semua klaim-klaim itu, banjir cepat surut, itu semua diuji saat hujan ekstrem turun,” sambung Yayat.

Selain itu, Yayat mengingatkan Pemprov juga wajib mensosialisasikan program pencegahan banjir pada masyarakat, agar tak ada lagi gugatan terjadi di tahun mendatang.

“Bagaimana upaya pencegahan ini bisa terkoordinasi ke masyarakat, jangan sampai muncul gugatan lagi,” ucapnya.

Pemprov DKI sebenarnya sudah memiliki proyek andalan yang diklaim bisa mengendalikan banjir, yakni 942-DV Project. Akan tetapi, hingga kini belum juga rampung.

"Proyek pengendalian banjir 942-DV yakni merevitalisasi dan memperbaiki sembilan polder, empat waduk, dan dua sungai. Namun ada keterbatasan dana, karena COVID-19, sehingga belum semua bisa dilakukan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, seperti dilansir Antara.

Menurut Riza Patria, proyek 942-DV adalah kegiatan super prioritas di Dinas Sumber Daya Air melalui pembangunan sembilan polder, empat waduk, revitalisasi dua kalim dan peningkatan drainase vertikal (DV).

Berdasarkan keterangan Pemprov DKI Jakarta, sembilan polder yang akan dibangun berada di Kelapa Gading, Pulomas, Muara Angke, Teluk Gong, Mangga Dua, Green Garden, Marunda JGC, Tipala-Adhyaksa, dan Kamal.

Sementara, empat waduk yang dibangun ada di Brigif, Lebak Bulus, Pondok Ranggon, dan Wirajasa. Sedangkan, dua sungai yang direvitalisasi adalah pembangunan prasarana dan sarana, yakni berupa sodetan Muara Bahari - Kali Besar dan Kali Ciliwung - Pasar Baru.

Menurut Riza, sistem polder ini dilakukan untuk menangani banjir atau rob dengan kelengkapan sarana fisik meliputi sistem drainase kawasan, kolam retensi, tanggul keliling kawasan, pompa dan pintu air, sebagai satu kesatuan pengelolaan tata air.

Di samping itu, revitalisasi kali untuk meningkatkan kapasitas debit air, sedangkan pembangunan drainase vertikal untuk menambah kualitas air tanah, peningkatan sumber air baku dan mengurangi beban saluran.

Program pengendalian banjir yang dipilih Gubernur DKI Anies Baswedan tidak mengandalkan normalisasi sungai, berbeda dengan pilihan Gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama yang melakukan normalisasi kali Kali Ciliwung sepanjang 16 kilometer.

Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta mengklaim program normalisasi lewat pembebasan lahan tetap berjalan secara bertahap.

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Yusmada Faizal, menyebut, bahwa saat ini salah satu dari tujuh kawasan prioritas lahan sedang dilakukan langkah normalisasi dengan upaya pembebasan lahan yakni di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur.

"Ya, itu tetap jalan. Sudah ada pembebasan lahan. Tadi saya laporkan, yang di Cawang kita bebaskan, kita mulai (normalisasi) dengan Kementerian PUPR," ucap Yusmada.