DPR Akan Panggil Paksa Menteri Perdagangan untuk Bahas Minyak Goreng

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai, Ketua DPR Puan Maharani, harus berada di garda terdepan dalam membela kepentingan rakyat.

"DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Terlebih pada masalah kebutuhan pokok. Sikap Puan yang meminta Menteri Perdagangan M Lutfi segera menyelesaikan masalah harga dan kelangkaan minyak goreng sangat tepat. Tetapi harus disertai dengan tindakan tegas yang lebih konkret," kata dia kepada Liputan6.com, Selasa (15/3/2022).

Menurut dia, tidak hanya menteri perdagangan, Tim Satgas Pangan juga harus diminta segera bergerak serius dan memberikan sanksi tegas kepada industri dan pelaku usaha serta semua pihak yang melakukan penimbunan dan penyimpangan lainnya.

"Sikap wakil rakyat seperti itulah yang ditunggu-tunggu masyarakat. DPR harus memiliki kepekaan terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sense of crisis. Jika Puan Maharani dan seluruh anggota DPR konsisten membela kepentingan rakyat maka tentu menuai simpati dan dapat meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga DPR," kata Karyono.

Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti masalah kelangkaan minyak goreng di pasaran usai kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) diberlakukan. Ia mengatakan, masalah kelangkaan minyak goreng bisa berpotensi menimbulkan persoalan ketertiban umum.

"Persoalan minyak goreng yang berkepanjangan bisa menyebabkan masalah baru yaitu kegaduhan akibat langkanya stok di pasaran. Ini harus segera diatasi karena berpengaruh terhadap ketertiban umum yang bisa berdampak luas," kata Puan Maharani, Kamis (10/3/2022).

"Di Lubuklinggau kita lihat banyak warga berkerumun bahkan terjadi keriuhan karena adanya operasi pasar murah minyak goreng. Jika kelangkaan minyak goreng terus terjadi, bukan hanya bisa memunculkan klaster Covid-19, tapi juga masalah ketertiban umum," sambungnya.