PPP Sebut Amandemen UUD Hanya untuk PPHN, Bukan Penundaan Pemilu

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR Fraksi PPP Arsul Sani menyatakan bakal menolak amandemen UUD 1945 bila perubahan yang dilakukan bukan untuk memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). PPP menolak jika amandemen konstitusi dilakukan di luar rekomendasi MPR periode sebelumnya terkait menambah kewenangan MPR menetapkan haluan negara.

PPP bakal menolak amandemen jika berkaitan dengan penundaan pemilu.

"Sesuai rencana awal, amandemen itu hanya buat memasukkan kewenangan MPR untuk menetapkan PPHN saja. Tidak ada hal-hal lain. Nah kalo hal-hal lain mau dimasukkan ya mending tidak usah ada amandemen," ujar Arsul kepada wartawan, Kamis (17/3/2022).

PPP tidak mau amandemen dilakukan secara buru-buru, tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik. PPP tidak ingin agenda amandemen hanya untuk kepentingan jangka pendek.

"PPP ingin agar soal amandemen ini tidak dilakukan dengan 'grusak-grusuk'. Jikapun perlu dilakukan maka transparansi dan partisipasi publiknya harus terbangun dengan baik dan harus dilakukan secara terbatas. PPP juga ingin agar amandemen tidak dilakukan hanya untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan jangka pendek," jelas Arsul.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.