KPK Periksa 9 Anggota DPRD Buru Selatan Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi pembangunann jalan dalam Kota Namrole di Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2015.

Dalam mengusut kasus tersebut, tim penyidik KPK menjadwalkan memeriksa sembilan anggota DPRD Buru Selatan. Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Bupati Nonaktif Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa (TSS).

"Pemeriksaan dilakukan di Markas Komando Satuan Brimob Polda Maluku," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (18/3/2022).

Mereka yang diperiksa ialah Wakil Ketua DPRD Fraksi PAN La Hamidi, dua anggota DPRD Fraksi PDIP Ahmad Umasangadji dan Orpa A. Seleky. Kemudian, dua anggota DPRD Fraksi Demokrat Ismail Loilatu dan Herlin F. Seleky, serta anggota DPRD Fraksi PAN Ahmadan Loilatu.

KPK juga memeriksa anggota DPRD Fraksi Gerindra Mokesen Solisa, anggota DPRD Fraksi Golkar Vence Titawael, dan anggota DPRD Fraksi NasDem Abdul Gani Rahawarin.

Selain mereka KPK juga akan memeriksa anggota Babinsa TNI di Desa Mageswaen Koptu Husin Mamang serta Sekretaris Dewan Kabupaten Buru Selatan Hadi Longa.

KPK sudah menetapkan tiga tersangka, yakni mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa serta dua pihak swasta Johny Ryndard Kasman serta Ivana Kwelju.

Kasus ini bermula saat Tagop menjabat Bupati Buru Selatan selama dua periode 2011 hingha 2021. Tagop diduga memberikan atensi lebih untuk berbagai proyek pada dinas PUPR Buru Selatan, di antaranya dengan mengundang secara khusus Kepala Dinas dan Kabid Bina Marga untuk mengetahui daftar dan nilai anggaran paket setiap pekerjaan proyek.

Tagop kemudian merekomendasikan dan menentukan secara sepihak pihak rekanan mana saja yang bisa dimenangkan untuk mengerjakan proyek baik yang melalui proses lelang maupun penunjukkan langsung.

Dari penentuan para rekanan ini, diduga Tagop meminta sejumlah uang dalam bentuk fee dengan nilai 7% sampai 10% dari nilai kontrak pekerjaan. Khusus untuk proyek yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ditentukan besaran fee masih diantara 7% sampai 10% ditambah 8% dari nilai kontrak pekerjaan.