Fraksi PAN Akan Kaji Usulan Hak Angket dari PKS

Saleh Daulay Minta Pemerintah Perjelas Definisi PPKM Darurat — Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. (Foto : Andri/man)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menyatakan pihaknya akan mengkaji usulan hak angket minyak goreng yang diusulkan oleh Fraksi PKS DPR RI.

"Kita sangat menghormati usul Fraksi PKS ini, dan mudah-mudahan kajian dari Fraksi PAN juga bisa mengerucut untuk juga ikut ambil bagian, ambil langkah politik, yang diperlukan dalam rangka menyelamatkan kepentingan masyarakat luas," kata Saleh pada wartawan, Sabtu (19/3/2022).

Meski demikian, Saleh mengaku belum ada komunikasi resmi dengan PKS terkait hak angket tersebut. "Secara khusus belum (berkomunikasi) terkait ini, kita tetap komunikasi dengan PKS, banyak hal kita komunikasikan. Tapi khusus untuk pembentukan hak angket itu belum," jelas Saleh.

Saleh berencana mengkomunikasikan wacana hal angket kepada fraksi-fraksi lain di DPR. "Sehingga kalau ini bergulir, ya bukan hanya isu saja, tapi materi-substansi yang betul-betul bisa menyelesaikan masalah yang ada," kata dia.

Fraksi PAN, kata Saleh, juga sangat kecewa dengan kinerja pemerintah dalam menangani kelangkaan minyak.

"Kita juga sangat kecewa dari hasil amatan yang dilakukan dan hampir semua pasar modern maupun pasar tradisional, itu minyak goreng memang betul-betul bukan hanya langka, bahkan ada yang hilang," kata Saleh.

Perbarui informasi Anda bersama Fokus edisi (19/03) dengan pilihan berita sebagai berikut, 20 Rumah Hangus Terbakar, Satu Tewas, Agen Nakal, Minyak Goreng Curah Langka, Berkemah di Pantai Kuta Mandalika.

2 dari 2 halaman

Usulan PKS

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyatakan pihaknya memutuskan untuk mengusulkan penggunaan Hak Angket DPR terkait kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.

“Serta mendorong DPR untuk membentuk Pansus Angket segera,” kata Jazuli dalam keterangannya, Sabtu (19/3/2022).

Selain mengusulkan Hak Angket, Fraksi PKS juga membentuk Tim Investigasi Kelangkaan dan Kemahalan Harga Minyak Goreng guna menyelidiki dan mengurai permasalahan minyak tersebut.

Jazuli menyatakan, pemerintah gagal mengatasi gejolak pasokan dan harga minyak goreng yang sudah berlangsung berbulan-bulan.

"Berbulan-bulan rakyat berteriak dimana-mana soal kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Sayangnya pemerintah seperti angkat 'bendera putih'. Menteri Perdagangan jelas mengatakan tidak bisa mengontrol harga minyak goreng akibat ulah mafia. Kebijakan pemerintah mencabut HET justru melambungkan harga minyak goreng tanpa kontrol di pasaran. Ini menunjukkan negara telah gagal," ujar Jazuli.