Wacana Penundaan Pemilu 2024 Diduga Ada Kaitannya dengan Investasi Asing di IKN

Liputan6.com, Jakarta - Wacana penundaan Pemilu 2024 oleh sejumlah ketua umum partai politik hingga menteri di kabinet, dinilai melanggar sumpah jabatan sebagai wakil rakyat dan pelayan publik yang harusnya patuh terhadap konstitusi.

Menurut Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar-Puan (LGP), Mochtar Mohamad, mereka yang turut menggaungkan penundaan Pemilu 2024 dinilai tidak patuh terhadap konstitusi dan membuat sentimen tidak baik terhadap Presiden Joko Widodo.

"Ini sudah inkonstitusional, apalagi sudah membuat gaduh negara. Isu penundaan Pemilu telah menurunkan tingkat Kepuasan Publik terhadap Presiden Jokowi," kata Mochtar dalam keterangan tertulis diterima, Minggu (20/3/2022) malam.

Mochtar menduga, adanya wancana ini dikhawatirkan ada berkait dengan investasi asing di Ibu Kota Nusantara atau IKN sebagai motif di baliknya. Dia pun mendorong KPK dan BPK bisa turut aktif memantau hal ini.

"KPK dan BPK perlu memonitoring dan evaluasi perjanjian Kerja Sama Investasi (KSI) yang melibatkan aset negara dan kawasan khusus seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur," ucap Mochtar.