Nasdem: Usulan Penundaan Amandemen UUD Sudah Tepat, Agar Tak Meluas ke Jabatan 3 Periode

Liputan6.com, Jakarta - Partai NasDem sejalan dengan PDI Perjuangan yang mengusulkan penundaan amandemen terbatas UUD 1945. NasDem melihat tidak ada urgensinya melakukan amandemen, apalagi jika berpeluang membuka perubahan masa jabatan presiden dan menunda pemilu 2024.

"Menurut Fraksi NasDem MPR RI saat ini belum terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan amandemen, baik untuk mengakomodir PPHN apalagi untuk membuka peluang masa jabatan presiden menjadi 3 periode ataupun perpanjangan jabatan melalui penundaan pemilu. Sehingga saat ini belum ada alasan yang cukup untuk melakukan amandemen," ujar Ketua Fraksi Nasdem MPR RI Taufik Basari dalam keterangannya, Senin (21/3).

Taufik mengatakan, sejak awal NasDem mengkritisi gagasan amandemen terbatas untuk memasukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Tidak ada alasan fundamental yang menjadi dasar amandemen.

NasDem memandang amandemen terbatas perlu menjadi kebutuhan publik, bukan hanya gagasan elite saja.

"Usulan amandemen terkait PPHN menurut NasDem masih merupakan gagasan elite dan belum menjadi kebutuhan publik. Meskipun UUD 1945 tidak melarang adanya amandemen konstitusi, namun amandemen harus dilakukan secara hati-hati, penuh pertimbangan dan didasarkan atas kebutuhan fundamental demi kepentingan bangsa," jelas Taufik.

NasDem pun telah melakukan suvei bekerja sama dengan lembaga Indikator Politik pada September 2021 lalu untuk meneropong pandangan masyarakat terkait isu PPHN dan amandemen. Hasilnya mayoritas publik tidak setuju dilakukan amandemen.

Lebih lanjut, Taufik bilang, NasDem sejak awal mengingatkan isu amandemen akan membuka kotak pandora. Bakal ada pihak yang mendorong amandemen masa jabatan.

NasDem pun mengapresiasi langkah PDIP sebagai pengusung amandemen terbatas untuk menunda usulannya di tengah isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.

"Karena itulah maka sudah tepat jika Fraksi PDI Perjuangan MPR RI sebagai salah satu pengusung amandemen konstitusi untuk memasukkan PPHN memutuskan untuk menunda usulan amandemen konstitusi tersebut. Hal ini sejalan dengan sikap NasDem yang sejak awal mengusulkan agar usukan amandemen ini dikaji ulang dan tidak dipaksakan untuk dilaksanakan saat ini," jelas Taufik.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.