KSP: Pemerintah Sedang Tangani Klaim Ahli Waris Kesultanan hingga 14 Kelompok Tani di IKN

Liputan6.com, Jakarta Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI Abetnego Tarigan mengaku, pemerintah mendapat sejumlah klaim kepemilikan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari pihak kesultanan hingga kelompok tani.

"Tim juga menangani beberapa klaim, baik yang datang dari masyarakat adat, seperti ahli waris Kesultanan Kutai, maupun klaim dari 14 kelompok tani di lokasi IKN," kata Abetnego dalam keterangan tertulis diterima, Senin (21/3/2022).

Menurut Abetnego, pemerintah saat ini tengah membuka hal tersebut seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat yang merasa memiliki hak atas tanah di wilayah IKN.

"Klaim bisa disampaikan kepada tim yang dibentuk Gubernur Kalimantan Timur, yakni Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim dan Kantor Pertanahan (Kantah) Balikpapan," jelas dia.

Abetnego menjelaskan, klaim diterima pemerintah akan diinventarisasi untuk kemudian dilakukan verifikasi Kanwil BPN dan Kantah Balikpapan.

Dia pun memastikan, pemerintah saat ini sedang berproses untuk menyusun peraturan pelaksana UU IKN sebagai payung hukum yang mengatur, mengendalikan, dan mengantisipasi permasalahan pertanahan yang ada di IKN.

"Salah satu peraturan pelaksanaan UU IKN ada Ranperpres tentang perolehan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta pembatasan pengalihan hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara," kata Abetnego.