KPK Perpanjang Penahanan Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Hidayat

Ditahan KPK, Hakim Itong Isnaeni Hidayat Diberhentikan Sementara — Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat (ketiga kiri belakang) usai rilis penetapan penahanan tersangka di gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/1/2022). Itong ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaeni Hidayat dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di PN Surabaya, Jawa Timur.

"Tim Penyidik masih kembali melakukan penahanan lanjutan untuk IIH (Itong) dan lainnya selama 30 hari terhitung 21 Maret 2022 sampai 19 April 2022 berdasarkan penetapan penahanan pertama dari Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (22/3/2022).

Selain Itong, tim penyidik KPK juga memperpanjang penahanan dua tersangka lainnya, yakni panitera pengganti PN Surabaya Hamdan (HD) serta Hendro Kasino (HK) selaku pengacara dan Kuasa dari PT Soyu Giri Primedika (SGP).

Ali mengatakan, Itong masih harus mendekam di Rutan KPK pada Kavling C1, sementara Hamdan di Rutan Polres Jakarta Timur, dan Hendro ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat.

"Penjadwalan pemanggilan saksi-saksi akan terus dilakukan oleh tim penyidik untuk melengkapi pemberkasan perkara IIH dan kawan-kawan dimaksud," kata Ali.

Sepanjang tahun 2018, KPK telah melakukan OTT terhadap 19 kepala daerah.

2 dari 3 halaman

Penetapan Tersangka

KPK menetapkan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaeni Hidayat (IIH) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di PN Surabaya.

Selain Itong, KPK juga menjerat dua tersangka lain, yakni panitera pengganti PN Surabaya Hamdan (HD) serta Hendro Kasino (HK) selaku pengacara dan Kuasa dari PT Soyu Giri Primedika (SGP). Mereka dijerat usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tim penindakan KPK pada Rabu, 19 Januari 2022.

Kasus ini bermula saat Hendro mengajukan permohonan pembubaran PT SGP. Permohonan ini disidangkan oleh Itong selaku hakim tunggal. Demi permohonannya dikabulkan, Hendro menjanjikan uang sebesar Rp 1,3 miliar.

Sebagai langkah awal realisasi komitmen fee, Hendro menemui Hamdan dan meminta agar hakim memutus sesuai keinginan Hendro. Putusan yang diinginkan oleh Hendro di antaranya agar PT SGP dinyatakan dibubarkan dengan nilai aset yang bisa dibagi sejumlah Rp 50 miliar.

Hamdan menyampaikan keinginan Hendro tersebut kepada Itong yang kemudian bersedia dengan adanya imbalan sejumlah uang. Kemudian, pada 19 Januari 2022, uang diserahkan oleh Hendro kepada Hamdan sejumlah Rp 140 juta yang diperuntukkan bagi Itong.

3 dari 3 halaman

Klaim KPK di Hari Antikorupsi Sedunia

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Itong Isnaeni Hidayat
PN Surabaya
Hakim PN Surabaya