Penembakan Prajurit TNI di Papua, Panglima Ungkap Duduk Perkara Kebohongan Danki

Bahas Wilayah Negara, Panglima TNI dan Komite I DPD Lakukan Rapat Kerja — Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat mengikuti rapat dengan Komite I DPD di Nusantara VI, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (8/2/2022). Rapat kerja ini membahas mengenai Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa kembali bercerita soal penembakan tiga prajurit TNI di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua pada 27 Januari 2022. Dia menyebut komandan kompi (danki) telah berbohong soal penempatan anggotanya.

Andika mengatakan, Danki di pos militer Gome melaporkan penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) saat prajurit patroli di beberapa titik. Apa yang dilaporkan Danki itu berbeda dengan lokasi sebenarnya.

"Rupanya komandan Gome ini berbohong. Karena yang dilaporkan komandan batalyon, mereka ini mengeluarkan tim untuk patroli ke titik-titik koordinat yang disebut, ternyata prakteknya enggak di situ," kata Andika kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Faktanya, lanjut dia, sebagian prajurit yang berada di pos militer Gome digeser danki untuk patroli di sekitar galian pasir. Namun, titik patroli yang disampaikan danki kepada atasan berbeda.

"Ternyata prakteknya enggak di situ sehingga pada saat anggota kita gugur karena tertembak yang dilakukan kelompok bersenjata, itu pun dilaporkannya sesuai dengan titik yang dilaporkan, titik patroli yang itu semua enggak benar karena yang dilaporkan misalnya titik A, yang dilakukan ke titik lain yaitu di pinggir jalan di sana ada galian pasir," tutur Andika.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa meminta penyidik TNI, TNI AD, dan Oditur Jenderal TNI memproses hukum tiga pelaku.

2 dari 2 halaman

Tak Perlu Bohong

Andika meminta, seharusnya, danki itu melaporkan ke atasannya dengan jujur. Apakah perlu menjaga galian pasir tersebut? Kalau memang proyek strategis nasional perlu didukung dan diberikan pengamanan dengan berbagai pertimbangan.

"Kalau yang gini-gini dilaporkan apa adanya, dilaporkan sampai ke atas, kemudian pada pangdam, nanti bisa diputuskan apakah proyek strategis nasional kah yang perlu didukung. Karena memang proyek strategis nasional harus didukung. Tapi juga kalau memang iya, supervisi atas bagaimana, situasi di sana bagaimana," ujar Andika.

Reporter: Ahda B

Sumber: Merdeka

Datangi Gedung Mahkamah Agung, Suku Adat Awyu dan Moi Minta Konsesi Perusahaan Kelapa Sawit Dicabut

TNI
Peristiwa
Tentara Nasional Indonesia (disingkat menjadi TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia.
Lihat Selengkapnya
TNI
Papua
penembakan papua
KKB