Sukses

Jokowi Kesal, CCTV, Seragam TNI-Polri hingga Alkes Masih Impor

Jokowi menegur Menteri Kesehatan yang masih mengimpor alat kesehatan dan tempat tidur untuk rumah sakit. Padahal, Jokowi menyebut Indonesia memiliki pabrik untuk memproduksi peralatan tersebut.

Liputan6.com, Jakarta Presiden Jokowi mengaku heran Indonesia masih mengimpor barang-barang yang sebetulnya bisa dibuat di dalam negeri. Dia menyebut beberapa barang yang dimaksud di antaranya CCTV, pulpen hingga seragam untuk TNI-Polri

"CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju, buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa," kata Jokowi saat menyampaikan arahan dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Tak hanya itu, dia juga menegur Menteri Kesehatan yang masih mengimpor alat kesehatan dan tempat tidur untuk rumah sakit. Padahal, Jokowi menyebut Indonesia memiliki pabrik untuk memproduksi peralatan tersebut.

"Produksi saya lihat di Yogya ada, Bekasi, Tangerang ada, beli impor, mau diterus-teruskan. Mau saya umumkan kalau saya jengkel. Ini rumah sakit daerah impor, Kemenkes impor," ujarnya.

Jokowi pun jengkel hal-hal kecil seperti, pensil, kertas, pulpen, hingga buku tulis masih diimpor dari negara lain. Dia pun meminta semua pihak untuk menghentikan impor barang dan beralih ke produk buatan dalam negeri.

"Pensil, kertas, saya cek, impor, pulpen, apa ini, kadang-kadang saya mikir, ini kita ngerti enggak sih? Jangan-jangan kita enggak kerja detail sehingga gak ngerti barang yang dibeli itu barang impor," jelasnya.

"Buku tulis impor. Jangan ini diteruskan, setop, kita melompat semua kalau beli semua produk dalam negeri meloncat pertumbuhan ekonomi kita," sambung Jokowi.

2 dari 2 halaman

Tingkatkan Gairah Ekonomi

Dia mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa dapat menggairahkan perekonomian nasional. Adapun anggaran pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah pusat sebesar Rp 526 triliun,  daerah Rp 535 triliun, dan BUMN sekitar Rp 420 triliun.

"Ini kalau digunakan kita enggak usah muluk-muluk dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa mentrigger growth ekonomi kita yang pemerintah dan pemda bisa 1,71 persen," tutur Jokowi.