Sukses

Gerindra Dukung Presiden Jokowi Prioritaskan APBN untuk Produk Dalam Negeri

Ahmad Muzani merespons pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait APBN tidak boleh dibelanjakan produk luar negeri atau impor.

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani merespons pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait APBN tidak boleh dibelanjakan produk luar negeri atau impor.

Menurut dia, perkataan Presiden Jokowi harus didukung instansi pemerintahan dan juga elite partai.

"Pengadaan barang jasa tidak boleh impor, pernyataan presiden itu semua demi kepentingan negara. Supaya APBN kita digunakan sebaik baiknya untuk kepentingan rakyat," kata Muzani dalam keterangannya, Jumat (25/3/2022).

"Sehingga saya kira pesan presiden itu perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, termasuk dari elite parpol. Dengan begitu, kita bisa mengkonverasi APBN itu dengan menciptakan lapangan kerja seluas-luas, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi kecil rakyat seperti UMKM," imbuhnya.

Menurut Muzani, Indonesia saat ini perlu memanfaatkan peluang untuk bisa membangkitkan ekonomi negara pasca pandemi Covid-19. Caranya adalah dengan memprioritaskan penggunaan dana APBN terhadap barang-barang dan jasa produk dalam negeri. Dengan begitu, ekonomi dalam negeri akan beranjak tumbuh.

"Presiden Jokowi telah memberi instruksi tegas. Harapannya seluruh BUMN dan instansi pemerintah lainnya melaksanakan itu dengan baik dan tertib. Indonesia adalah besar, dengan memprioritaskan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di semua lini pemerintahan, maka itu menjadi sebuah komitmen untuk kita bisa menjadi negara maju dan berdiri di atas kaki sendiri," ujar Muzani.

Wakil Ketua MPR itu menyebut, kegiatan impor bisa dilakukan apabila kebutuhan barang yang ada di dalam negeri tidak mencukupi.

"Konsep ini harus ditumbuhkan dalam stigma dari masing-masing pejabat negara kita. Itu semata-mata demi memberikan insentif bagi pertumbuhan ekonomi negara. Jika itu kesadaran itu bisa tumbuh di dalam diri kita, saya rasa peningkatan APBN kita dari tahun ke tahun yang akan datang akan lebih baik," tutup Muzani.

 

2 dari 2 halaman

Jokowi Kesal

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi jengkel karena sejumlah kementerian/lembaga maupun BUMN masih sering impor barang-barang yang bisa diproduksi di dalam negeri.

Dia pun menyentil langsung beberapa menteri dan kementerian yang kerap melakukan impor.

Pertama, Jokowi menegur Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal impor alat kesehatan (alkes) hingga tempat tidur untuk rumah sakit. Padahal, barang-barang tersebut umumnya sudah bisa diproduksi di dalam negeri.

Tak hanya itu, dia turut menyenti Menteri Pertanian Syahril Yasin Limpo karena traktor yang ada Indonesia berasal dari impor. Jokowi semakin jengkel karena barang yang diimpor tidak berteknologi tinggi.

Kemudian, Jokowi menyindir soal barang-barang seperti, pensil, kertas, hingga pulpen yang diimpor dari luar negeri. Dia juga menegur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang terlalu banyak impor.

Menurut dia, belanja produk dalam negeri di kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim itu baru Rp 2 triliun dari jumlah anggaran yang diberikan. Jokowi meminya agar tak melulu impor bangku, kursi, dan laptop.

"Urusan masa beli bangku, beli kursi mau impor kita, laptop mau impor kita? Kita sudah bisa bikin semuanya itu, sudah bisa bikin semuanya. Sudahlah jangan diterus-terusin," ucap Jokowi.

Dia pun mengungkapkan kekesalannya terkait perusahaan pelat merah yang banyak memakai produk impor. Jokowi lantas meminta Menteri BUMN Erick Thohir agar direktur utama di perusahaan pelat merah itu diganti.

"BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya. Ganti, ngapain kita?" tutur Jokowi.