Wali Kota Depok Singgung Aturan Karet Larangan Bukber dengan Mudik Lebaran 2022

Liputan6.com, Jakarta - Adanya aturan diperbolehkannya mudik lebaran dengan larangan buka puasa bersama, mendapat tanggapan dari wali Kota Depok, Mohammad Idris. Bahkan larangan buka puasa bersama dinilai sebagai aturan karet.

Idris mengatakan, larangan buka puasa bersama dengan diperbolehkannya mudik lebaran sebagai peraturan membingungkan. Jika mengacu kepada penularan Covid-19 mudik lebaran lebih mengkhawatirkan ketimbang buka puasa bersama.

“Sebab pertimbangan saya, kalau larangan buka puasa bersama, kata-katanya kalau tidak salah ‘tidak dapat menyelenggarakan buka bersama’ ini kan karet, buka bersama maksudnya apa, mungkin maksudnya yang mengundang kerumunan,” ujar Idris, Sabtu (25/3/2022).

Idris menjelaskan, apabila buka puasa bersama dengan mengundang 50 orang dinilai lebih dapat diawasi terkait protokol kesehatannya. Jika dibandingkan dengan mudik lebaran dinilai lebih sulit mengawasi terkait protokol kesehatannya.

“Kalau mudik kan enggak terkontrol. Siapa yang mengontrol coba, teman-teman TNI Polri juga capek jagainnya di jalan, mereka juga harus ada orang operasional,” jelas Idris.

Idris mengungkapkan, akan menunggu peraturan dari Kementerian Agama terkait mudik lebaran. Pemerintah Kota Depok telah menerima peraturan mudik lebaran dari Kementerian Dalam Negeri.

“Kita tunggu arahannya dari Menteri Agama, kami sudah menerima arahan dari Pak Dirjen biar sejalan, maka kami menunggu edaran dari Menteri Agama,” ungkap Idris.

Idris menuturkan, Covid-19 varian Omicron telah terjadi mutasi dalam penularannya. Untuk itu, terkait mudik lebaran, pihaknya meminta untuk dihentikan terlebih dahulu atau dilakukan pembatasan.

“Artinya nanti ketika mereka mudik, ada yang ke Sulawesi, Sumatera, dan sebagainya enggak terkontrol, jadi usulan saya berupa masukan saja,” tutur Idris.

Dia menambahkan, aturan mudik dengan syarat telah melakukan vaksinasi booster, dinilai tidak menjadi jaminan. Terlebih dalam aplikasinya belum ada terkait vaksinasi ketiga. Selain itu tidak semua daerah menerapkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi.

“Penggunaan aplikasi kan hanya di hotel, mal, dan pasar tradisional,” ucap Idris.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.