5 Pernyataan Jokowi dan Ma'ruf Amin soal Masalah Stunting di Indonesia

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pencegahan stunting harus dimulai dari hulu yakni, dengan memberikan pengetahuan kepada calon pengantin. Pasalnya, kata dia, belum tentu semua pengantin mengetahui bagaimana pemberian gizi terhadap bayi dan anak.

"Stunting tidak hanya urusan gizi anak, tapi dimulai dari calon pengantin yang harus disiapkan, agar mereka tahu apa yang harus disiapkan sebelum nanti menikah dan sebelum hamil. Harus mengerti betul apa yang dilakukan," kata Jokowi di Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis 24 Maret 2022.

"Karena belum tentu semua pengantin tahu (mencegah stunting) meskipun punya uang banyak. Tapi kalau tidak tahu apa yang harus dilakukan dan disiapkan, bisa jadi keliru juga," sambungnya.

Untuk itu, kata dia, calon-calon pengantin harus mendapat pendampingan. Hal ini agar mereka memahami hal-hal yang harus dilakukan untuk memenuhi gizi anak.

Kemudian, Jokowi menargetkan stunting di Indonesia harus berada di angka 14 persen pada 2024. Menurut dia, intervensi terhadap gizi anak serta rumah layak huni harus terus dilakukan untuk mencapai target tersebut.

"Kita tidak hanya intervensi urusan pemberian makanan tambahan dan gizi anak. Tapi saya juga melihat langsung di lapangan rumah-rumah yang kita tahu rata-rata memang yang stunting tinggal di rumah yang tidak layak huni. Ini juga yang akan kita intervensi," tutur Jokowi.

Dia meyakini apabila intervensi ini dilakukan dengan terpadu target 14 persen tersebut bisa dicapai pada 2024. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dari semua pihak agar angka stunting di Indonesia turun di angka 14 persen pada 2024.

"Tanpa kerja terpadu dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan seluruh masyarakat saya kira sangat sulit mencapai target yang kita tentukan," ucap Jokowi.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan permasalahan stunting menimbulkan kerugian ekonomi atau produk domestik bruto (PDB).

"Berdasarkan kajian Bank Dunia, kerugian ekonomi akibat stunting dan kekurangan gizi lainnya adalah 2 hingga 3 persen terhadap total PDB sebuah bangsa. Bagi Indonesia, total kerugian akibat stunting mencapai lebih dari Rp300 triliun setiap tahunnya," kata Ma'ruf saat memberikan arahan dalam acara rapat kerja nasional III/2022, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) dalam saluran virtual, Sabtu (26/3/2022).

Dia mengungkapkan saat ini prevalensi stunting di Indonesia tercatat di angka 24,4 persen. Sementara Pemerintah menargetkan stunting turun hingga 14 persen pada tahun 2024.

"Artinya, dalam kurun waktu sekitar dua tahun ke depan, kita harus bisa menurunkan prevalensi stunting hingga lebih dari 10 persen," bebernya.

Ma'ruf mengatakan, banyak kerugian negara akibat stunting, salah satunya kualitas sumber daya manusia (SDM). Stunting kata dia menyebabkan penurunan kecerdasan dan kemampuan kognitif, serta terganggunya metabolisme tubuh sehingga rentan terhadap penyakit tidak menular seperti jantung dan diabetes.

"Kesemuanya itu akan menurunkan produktivitas di masa depan, sementara keunggulan SDM adalah kunci mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan visi Indonesia maju," ujarnya.

Untuk itu, dia mendorong upaya ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi ibu hamil, bayi dan balita. Langkah itu dilakukan sebagai salah satu upaya penurunan stunting di Indonesia.

"Perlu menjadi evaluasi kita bersama, tren kenaikan cakupan layanan keduanya nyatanya masih perlu didorong secara intensif," kata Ma'ruf.

Dia menjelaskan dalam tiga tahun terakhir, cakupan air minum layak hanya naik sebesar 1,5 persen. Kemudian sanitasi layak hanya naik 2,9 persen.

"Saat ini, rumah tangga dengan akses air minum layak baru mencapai 90,7 persen, dan akses terhadap sanitasi layak sekitar 80,2 persen," ungkapnya.

Menurut Wapres Ma'ruf, pemerintah menyebut peningkatan akses air minum dan sanitasi layak menjadi prioritas dalam upaya mempercepat penurunan stunting di Indonesia.

Dia menargetkan pada 2024, akses rumah tangga terhadap air minum layak tercapai 100 persen, sedangkan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak tercapai 90 persen.

"Upaya ini diwujudkan melalui sinergi berbagai pihak, baik di pusat, daerah, dan desa, termasuk pelibatan para Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI)," ucap Wapres Ma'ruf.

Wapres Ma'ruf meyakini kemitraan memainkan peran strategis dalam upaya menurunkan prevalensi stunting dari 24,4 persen menjadi 14 persen di 2024. Semua ini dimaksudkan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang unggul demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.

"Saya optimis, dengan kerja sama dan gotong royong diantara multiaktor, termasuk kalangan tokoh agama, insya Allah kita dapat menurunkan angka prevalensi stunting sesuai dengan target," jelas Wapres Ma'ruf.