Bendum PBNU Mangkir Sidang, MAKI Desak KPK Supervisi Kasus Korupsi Izin Tambang Kalsel

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak pihak Kejaksaan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) memanggil paksa Bendahara Umum atau Bendum PBNU, Mardani H. Maming.

Pasalnya, Mardani mangkir atau tak memenuhi panggilan persidangan kasus korupsi peralihan izin usaha pertambangan dengan terdakwa eks Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu, Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo, pada Senin, 28 Maret 2022.

"Jika nanti masih mangkir, saya akan meminta secara resmi ke hakim untuk memerintahkan jaksa penuntut umum memanggil secara paksa (Mardani). Jadi kalau dua kali mangkir (persidangan) bisa memanggil secara paksa," kata Koordinator MAKI, Boyamin dalam keterangannya, Selasa,(29/3/2022).

Boyamin menyayangkan, ketidakhadiran mantan Bupati Tanah Bumbu itu dalam persidangan yang digelar kemarin (28/3/2022). Sebagai seorang mantan kepala daerah, kata Boyamin, Mardani semestinya paham administrasi pemerintahan dan proses hukum.

"Di mana dia tahu untuk menghormati proses hukum itu adalah keawajiban warga negara termasuk hadir dalam pemeriksaan-pemeriksaan hukum baik di penyidik maupun persidangan di depan Hakim. Jadi saya minta Mardani Maming untuk menghormati proses hukum dan hadir persidangan berikutnya," kata Boyamin.

Selain itu, Boyamin juga memastikan akan berkirim surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan koordinasi dan supervisi terkait perkara tersebut.