7 Fakta Terkait Anggaran Fantastis DPR RI Untuk Ganti Gorden

Liputan6.com, Jakarta - DPR RI kembali meyorot perhatian publik. Bagaimana tidak, DPR RI membuat anggaran mencapai Rp 48,7 miliar yang akan digunakan untuk melakukan penggantian gorden dan blind.

Melansir situs lpse.dpr.go.id, biaya itu nantinya akan diambil dari APBN 2022. Tender tersebut pun diberi nama Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata.

"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 48.745.624.000. Nilai HPS paket Rp 45.767.446.332,84," bunyi tulisan dalam situs tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar pun angkat bicara. Menurut dia, anggaran itu dialokasikan untuk 505 unit rumah dinas anggota DPR.

Dia menjelaskan, rata-rata anggaran gorden untuk satu unit rumah anggota DPR sebesar Rp80-90 juta. Angka tersebut sudah termasuk pajak per rumah.

"Di tahun 2022 ini baru didapatkan alokasi anggaran penggantian gorden dan hanya anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah. Hanya untuk 505 unit rumah itu per rumahnya rata rata sekitar 80 juta sekian sama pajak 90 jutaan per rumah," ungkap Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 28 Maret 2022.

Berikut 7 fakta terkait anggaran fantastis DPR RI untuk melakukan penggantian gorden dan blind dihimpun Liputan6.com:

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menganggarkan puluhan miliar untuk pembelian gorden baru dan pelapisan aspal. Anggaran pengadaan gorden senilai Rp 48,7 miliar sementara pelapisan aspal mencapai Rp11 miliar. Anggaran keduanya berasal dari APBN 2022. Pen...

2 dari 9 halaman

1. Dianggarkan 48,7 Miliar

Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Liputan6.com/Devira Prastiwi)

Anggaran mencapai Rp 48,7 miliar akan digunakan oleh DPR RI untuk melakukan penggantian gorden dan blind. Biaya itu nantinya akan diambil dari APBN 2022.

Seperti dilansir situs lpse.dpr.go.id, tender tersebut diberi nama Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata. Tender penggantian gorden itu diikuti 49 peserta dan memiliki kode tender 732087.

"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 48.745.624.000. Nilai HPS paket Rp 45.767.446.332,84," bunyi tulisan dalam situs tersebut.

3 dari 9 halaman

2. Alamat dan Tahapan Tender Saat Ini

DPR Bersolek Jelang Sidang Tahunan dan Perayaan Kemerdekaan — Petugas membersihkan area depan Gedung MPR/DPR/DPD yang meliputi Kolam, Halaman, Lobi gedung Nusantara Jakarta, Rabu (29/7/2020). Menjelang bulan Agustus yang juga Perayaan Kemerdekaan RI, Parlemen bersolek menyambut sidang Tahunan yang diselenggarakan 14 Agustus 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Dalam situs itu juga tertulis, lokasi pekerjaan berada di Jl. DPR Dalam Tim. No.12, RT.12/RW.5, Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan.

Situs tersebut juga menjelaskan bagaimana perkembangan tahap tender penggantian gorden dan blind itu di DPR RI.

"Tahap tender saat ini evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga," tulis situs tersebut.

4 dari 9 halaman

3. Sekjen DPR RI Sebut Anggaran Untuk 505 Rumah Dinas Anggota

Omicron Melonjak, Sidang Paripurna DPR Tetap Digelar — Suasana rapat paripurna ke-14 masa persidangan III tahun sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/2/2022). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad didampingi wakil Ketua DPR Lainnya Rachmad Gobel dan Lodewijk Paulus. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Anggaran gorden untuk rumah dinas anggota DPR RI mencapai Rp 48,7 miliar.

"Anggaran itu dialokasikan untuk 505 unit rumah dinas anggota DPR," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 28 Maret 2022.

5 dari 9 halaman

4. Anggaran Per Rumah Capai Rp 90 Juta

Indra menjelaskan, rata-rata anggaran gorden untuk satu unit rumah anggota DPR sebesar Rp 80-90 juta. Angka tersebut sudah termasuk pajak per rumah.

"Di tahun 2022 ini baru didapatkan alokasi anggaran penggantian gorden dan hanya anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah. Hanya untuk 505 unit rumah itu per rumahnya rata rata sekitar 80 juta sekian sama pajak 90 jutaan per rumah," terang Indra.

6 dari 9 halaman

5. Penjabaran Pergantian Gorden

Menurut Indra, gorden tersebut nantinya dipakai untuk 11 ruangan di rumah dinas anggota DPR.

"Lantai satu rumah terdiri dari jendela, ruang tamu, dua pintu jendela ruang keluarga, tiga jendela ruang kerja, empat ruang tidur utama, lima jendela dapur, enam jendela tangga," ucap dia.

Kemudian di lantai dua rumah dinas DPR, gorden dipakai untuk dua jendela ruang tidur anak, jendela ruang keluarga dan jendela ruang tidur asisten rumah tanggal.

"Jadi ada 11 item tersebut dari angka yang saya sebutkan Rp80 juta sekian dan itu pagu anggaran tahun 2022 sebesar rupiah 48.745.624.000 untuk harga perkiraan dari konsultan perencana atau konsultan estimate 46.194.954.000 rupiah, nah untuk harga perkiraan sendiri, kami itung include dengan PPN 11 persen sebesar 45.767.446.332 rupiah," papar Indra.

7 dari 9 halaman

6. Tegaskan Masih Proses Tender

Indra menerangkan, perencanaan anggaran gorden seperti desain, bahan, spek teknis serta harga perkiraan disusun konsultan perencana melalui proses unit pelayanan.

Tetapi, Indra tidak menjelaskan detail spesifikasi gorden. Indra memastikan gorden yang digunakan produk dalam negeri. Spesifikasi itu ditawarkan melalui proses tender.

"Jadi ini pabrikan dalam negeri, itu sudah masuk dalam spek, jadi siapapun yang mau ikut lelang silakan, nanti semua data dukungnya tentu kami minta pabrikannya penggunaan bahannya contohnya karena lelang ini belum selesai prosesnya," tuturnya.

Indra mengatakan, proses pengajuan anggaran gorden telah melewati proses pemeriksaan inspektorat utama DPR. Sudah dilihat kelayakan harga pasar yang menjadi dasar pengajuan anggaran. Juga sudah dibahas dengan Panja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

8 dari 9 halaman

7. Mekanisme di DPR

Indra pun lantas menjabarkan mekanisme pengajuan anggaran tersebut sebelum ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Sebelum diajukan ke Kemenkeu mekanisme di DPR, di sekretariat juga melalui mekanisme beberapa kali pembahasan dengan yang dinamakan badan urusan rumah tangga," ucapnya.

"Jadi semua kegiatan itu disamping direview oleh inspektorat utama, juga dilakukan pembahasan yang sangat intensif dengan panja BURT," jelas Indra.

9 dari 9 halaman