4 Pernyataan DPR Terkait Anggaran Fantastis Aspal dan Gorden Rumah Dinas

Liputan6.com, Jakarta - Budget puluhan miliar dianggarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk proyek pengaspalan dan penggantian gorden di rumah dinas anggota DPR.

Alasan DPR menganggarkan dana besar untuk gorden karena tidak pernah diganti selama 13 tahun. Proyek tersebut pernah diajukan pada 2009, namun anggaran yang ada saat itu tidak cukup.

"13 tahun lalu sampai sekarang enggak pernah ada, enggak pernah diganti. Sehingga, kemarin di 2022 setelah anggarannya tersedia, kami memasukkan komponen vitrase untuk penggantian gorden-gorden rumah anggota yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun," tutur Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar, Jakarta Selatan, Senin, 28 Maret 2022.

Seperti diketahui bahwa DPR baru saja menganggarkan anggaran untuk pergantian gorden rumah dinas dengan nilai Rp 48 miliar dan anggaran untuk pengaspalan di Kompleks Parlemen dengan nilai Rp 11 miliar.

Anggaran besar tersebut memicu perdebatan di masyarakat. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus bahkan tak habis pikir dengan rencana DPR yang akan membeli gorden hingga Rp 48 miliar.

"DPR mau membeli gorden yang akan menutupi akses mereka ke dunia luar? Atau gorden yang akan dibeli mampu menutupi aktivitas DPR di dalam ruangan?," ujar Lucius di Jakarta.

Menurut Lucius, dari sisi urgensi tak ada penjelasan masuk akal yang bisa membenarkan rencana pembelian gorden tersebut.

Berikut pernyataan DPR terkait penggantian gorden rumah dinas DPR dan pengaspalan Kompleks Parlemen, dihimpun Liputan6.com:

Belasan anggota DPR RI dan puluhan pegawai di lingkungan DPR, dinyatakan positif Covid-19 setelah menjalani tes swab antigen pada Kamis pagi (17/6). Guna memutus rantai penyebaran virus, Ruang Komisi I dan Komisi VIII DPR RI, di-lockdown untuk sement...

2 dari 5 halaman

1. Berdasarkan Permintaan Anggota

Omicron Melonjak, Sidang Paripurna DPR Tetap Digelar — Suasana rapat paripurna ke-14 masa persidangan III tahun sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (8/2/2022). Salah satu di antaranya laporan Komisi I atas penjualan barang milik negara berupa eks KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Indra Iskandar menjelaskan sebenarnya pengadaan gorden dan vitrase tersebut berdasarkan permintaan banyak anggota dewan kepada kesekjenan sejak 2020.

Sebab, gorden di rumah dinas anggota DPR tersebut sudah tak layak dan sebagian besar diganti pada 2009. Ia menyebut para anggota mengeluh karena rumah terlihat dari luar saat malam hari.

"Kesekjenan tidak bisa memenuhi permintaan anggota dewan yang dimaksud karena belum ada alokasi anggaran dari pemerintah. Tahun 2022 ini baru dapat alokasi anggaran dari pemerintah," kata Indra di Jakarta, Senin 28 Maret 2022.

3 dari 5 halaman

2. Anggaran Gorden Sudah Termasuk Pajak per Rumah

Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Liputan6.com/Devira Prastiwi)

Selain itu, Indra juga menjelaskan rata-rata anggaran gorden untuk satu unit rumah anggota DPR sebesar Rp 80-90 juta. Angka tersebut sudah termasuk pajak per rumah.

"Di tahun 2022 ini baru didapatkan alokasi anggaran penggantian gorden dan hanya anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah. Hanya untuk 505 unit rumah itu per rumahnya rata rata sekitar 80 juta sekian sama pajak 90 jutaan per rumah," ungkap Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 28 Maret 2022.

Gorden tersebut nantinya dipakai untuk 11 ruangan di rumah dinas anggota DPR. Lantai satu rumah terdiri dari jendela, ruang tamu, dua pintu jendela ruang keluarga, tiga jendela ruang kerja, empat ruang tidur utama, lima jendela dapur, dan enam jendela tangga.

Kemudian di lantai dua rumah dinas DPR, gorden dipakai untuk dua jendela ruang tidur anak, jendela ruang keluarga dan jendela ruang tidur asisten rumah tangga.

"Jadi ada 11 item tersebut dari angka yang saya sebutkan Rp 80 juta sekian dan itu pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp 48.745.624.000 untuk harga perkiraan dari konsultan perencana atau konsultan estimate 46.194.954.000 rupiah. Nah untuk harga perkiraan sendiri, kami itung include dengan PPN 11 persen sebesar Rp 45.767.446.332," papar Indra.

4 dari 5 halaman

3. Menggunakan Produk Dalam Negeri

Selain itu, untuk proses pengadaan perencanaan anggaran gorden seperti desain, bahan, spek teknis serta harga perkiraan disusun konsultan perencana melalui proses unit pelayanan.

Tapi, Indra tidak menjelaskan detail spesifikasi gorden. Indra memastikan gorden yang digunakan produk dalam negeri. Spesifikasi itu ditawarkan melalui proses tender.

"Jadi ini pabrikan dalam negeri, itu sudah masuk dalam spek. Jadi siapa pun yang mau ikut lelang silakan. Nanti semua data dukungnya tentu kami minta pabrikannya penggunaan bahannya contohnya karena lelang ini belum selesai prosesnya," tuturnya.

5 dari 5 halaman

4. Kondisi Aspal Rusak Tergerus

DPR Bersolek Jelang Sidang Tahunan dan Perayaan Kemerdekaan — Petugas membersihkan area depan Gedung MPR/DPR/DPD yang meliputi Kolam, Halaman, Lobi gedung Nusantara Jakarta, Rabu (29/7/2020). Menjelang bulan Agustus yang juga Perayaan Kemerdekaan RI, Parlemen bersolek menyambut sidang Tahunan yang diselenggarakan 14 Agustus 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Selain perihal pengadaan gorden, Indra turut menjelaskan terkait pengaspalan yang nilainya Rp 11 miliar. Menurut dia, DPR akan melakukan pengaspalan untuk banyak hal, lantaran kondisi aspal di Kompleks Parlemen saat ini sudah tergerus, sehingga mudah tergenang air.

Di sisi lain, pada awal Oktober 2022 sendiri akan diselenggarakan P20 yang dihadiri 20 ketua parlemen dunia, sama dengan G20 plus 20 negara lain atas undangan DPR.

"Jadi pada awal Oktober akan hadir sekitar 40 parlemen dunia akan hadir di sini. Untuk mempersiapkan ke sana, tentu kami akan merapikan semua tampilan-tampilan DPR mulai dari pintu gerbang, taman, dan semua jalan-jalan. Aspal itu sendiri dihitung luasan total aspal itu 85.300 meter persegi dengan penggunaan aspal diperkirakan 7.100 beton aspal," jelas Indra.

Dia menegaskan, Kesetjenan DPR akan menyelesaikan seluruh pembenahan infrastruktur itu sebelum Juli 2022. Sebab, pada 16 Agustus 2022 nanti akam ada siklus persetujuan APBN dan pidato kenegaraan Presiden untuk urusan APBN tahun 2023.

"Atas dasar itu kami mulai dari saat ini sampai dengan Juli kami akan melakukan perapian-perapian taman, pengaspalan, dan perapian gedung. Minggu lalu kami sudah melakukan perapian waterproofing (pengedapan air) di gedung nusantara dan yang lain," Indra menandaskan.

Rifqy Sakti Pratama