Keluarkan Instruksi, Jokowi Minta Menteri hingga Kepala Daerah Tingkatkan Penggunaan Produk Lokal

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para menteri, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, kepala lembaga, hingga kepala daerah untuk meningkatkan penggunaan produk lokal atau dalam negeri. Salah satunya, dengan menetapkan atau mengubah kebijakan agar penggunaan produk lokal dapat meningkat.

Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Aturan ini diteken Jokowi pada 30 Maret 2022.

"Menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepate peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi," demikian dikutip Liputan6.com dari salinan Inpres, Kamis (31/3/2022).

Selain itu, dia juga meminta agar 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa dialokasikan untuk penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Setidaknya, Rp 400 triliun dari APBN dan APBD untuk belanja produk dalam negeri.

"Menyusun roadmap strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha

Kecil, dan Koperasi, termasuk roadmap peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju 1.000.00O produk tayang dalam Katalog Elektronik," bunyi instruksi Jokowi.

Secara rinci, dia memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk memperbarui kebijakan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi. Kemudian, memperbarui kebijakan mengenai mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah.

Jokowi juga menginstruksikan Menteri Keuangan untuk memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang telah memenuhi ketentuan kewajiban

penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemberian insentif dibuktikan oleh lembaga yang berwenang serta pertimbangan lain.