Amandemen Terbatas Dicurigai Jadi Momen Masukkan Agenda Ubah Masa Jabatan Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Amandemen Terbatas UUD 1945 dicurigai menjadi momen agenda penambahan masa jabatan presiden. Kecurigaan itu datang dari politikus senior Amien Rais.

Mantan Ketua Umum PAN ini menyatakan, MPR saat ini mengkaji wacana amandemen konstitusi untuk memberikan kewenangan MPR menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Ketua Majelis Syuro Partai Ummat ini berpendapat, amandemen terbatas PPHN bakal disusupi perubahan masa jabatan presiden.

"Tapi, sekarang mau dipaksakan supaya ada sidang MPR khusus untuk buat PPHN, jadi kemudian nanti arahnya mengubah secara sangat ugal-ugalan, lebih dari itu, sangat jahat, ini luar biasa," kata Amien Rais, dalam akun YouTube Amien Rais Official, Sabtu (2/4/2022).

Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua MPR ini juga mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk patuh terhadap konstitusi. Amien mendorong Jokowi untuk mundur sebagai presiden sesuai masa jabatan yang telah diatur dalam UUD 1945.

"Pemimpin yang baik itu harus tahu persis kapan dia harus mundur. Apalagi dalam UUD 1945 itu sudah jelas sekali dikatakan presiden kita hanya bisa dipilih dua kali saja," ucapnya.

Kritik juga dilontarkan Amien kepada Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), yang memberi dukungan deklarasi kepada Jokowi untuk memimpin selama tiga periode.