Pimpinan MPR: Harus Ada Upaya Konsisten untuk Atasi Kecukupan Gizi Bagi Generasi Bangsa

Karena itu, menurut Rerie, yang juga anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, target pengentasan stunting jangan hanya menetapkan angka-angka. Tetapi harus direalisasikan dalam berbagai langkah untuk mewujudkan target tersebut.

"Masalah stunting, bukan soal kesehatan semata, namun lebih dari itu bisa mempengaruhi ketahanan bangsa. Bagaimana generasi penerus yang kekurangan gizi bisa mempertahankan kedaulatan negeri ini?" ujarnya.

Keterlibatan semua pihak, tegasnya, sangat diperlukan agar segera mengatasi masalah stunting di Tanah Air.

"Apalagi konstitusi kita telah menetapkan tujuan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa," tambah Rerie.

Sementara itu, Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan RI, Erna Mulati mengungkapkan Indonesia mengalami double burden terkait kekurangan gizi baik secara mikro maupun makro nutrisi.

Erna menilai ancaman stunting akan semakin besar pascabalita mendapat makanan tambahan.

Untuk mengatasi kondisi itu, menurut Erna, Kementerian Kesehatan telah berupaya melakukan intervensi gizi sebelum kelahiran dan setelah bayi lahir.

"Intervensi sebelum kelahiran ditujukan kepada para remaja putri dan Ibu hamil antara lain lewat pemberian tablet tambah darah dan tambahan asupan gizi," ujar Erna.

Sedangkan intervensi gizi setelah kelahiran, ungkapnya, lewat pemberian ASI eksklusif dan makanan pelengkap ASI. Sasaran intervensi gizi saat ini, ujar Erna, tercatat 12 juta remaja putri dan 4,8 juta Ibu hamil.

Adapun Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mengungkapkan upaya mengatasi stunting merupakan hal yang penting, karena dampak stunting antara lain dapat menekan PDB sebesar 3% per tahun.

Pada kesempatan itu, Felly mengungkapkan upaya negara Peru yang mampu menekan angka stunting sebesar 14% dalam 8 tahun.

Menurut Felly, upaya yang serius dari semua pihak harus dilakukan dan perlu program yang spesifik terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan bayi.

"Sangat diperlukan program spesifik yang punya daya angkat, sehingga harus ada konvergensi antar sektor untuk mewujudkan Indonesia dengan pravelensi stunting yang lebih baik," ujarnya.

Sedangkan Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo menegaskan saatnya kualitas SDM menjadi perhatian bersama, karena hari ini perbaikan kualitas keluarga memerlukan kualitas SDM anggota keluarga yang baik.

Menurut Hasto, kalau kualitas SDM tidak dipersiapkan dengan baik, Indonesia akan kehilangan peluang mendapat bonus demografi.

"Pembangunan SDM, harus jadi super prioritas dan tidak bisa ditawar-tawar lagi," tegasnya.

Mengingat waktunya terbatas, ujar Hasto, untuk mewujudkan pravelensi stunting yang lebih baik harus memperkuat konvergensi sejumlah sektor dalam mewujudkannya.

Pakar Ilmu gizi yang juga Rektor Universitas YARSI, Fasli Jalal berpendapat upaya untuk mencegah stunting memerlukan asupan gizi yang cukup dalam waktu lama, perilaku pengasuhan yang baik dan ketersediaan pangan yang memadai di tingkat rumah tangga.

Fasli menilai kondisi saat ini 22% bayi mengalami stunting sejak lahir, bisa dipangkas lewat intervensi gizi di tingkat remaja putri dan Ibu hamil.

Dengan langkah itu, menurut Fasli, ada peluang penurunan angka stunting 10%-12% bila dilakukan intervensi di fase sebelum kelahiran ini.

Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai NasDem, Amelia Anggraini berpendapat mengingat banyak faktor yang mempengaruhi stunting, semua pihak harus terlibat dalam upaya perbaikan angka stunting ke arah yang lebih baik.

Menurut Amelia, perlu sinergi antarlembaga yang lebih baik dan pemutakhiran data agar upaya menekan angka stunting tepat sasaran.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah 2016-2020, Dyah Puspitarini menilai masalah stunting di Indonesia erat dengan budaya yang ada di tanah air. Sehingga pendekatan dari sisi intervensi budaya, menurut Diah, juga sangat diperlukan.

Wartawan senior, Saur Hutabarat menilai solusi program untuk mengatasi stunting sudah sangat jelas. Yang belum jelas, menurut Saur, adalah intervensi skala mikro di tingkat desa karena belum ada gambaran yang jelas terkait desa dengan jumlah penderita stunting.

Selain itu, tegasnya, perlu imbauan atau larangan iklan susu untuk bayi 0-6 bulan agar memaksimalkan pemberian ASI eksklusif.

Upaya lain yang harus dilakukan, tambah Saur, adalah mencegah pernikahan dini, karena ketidaksiapan Ibu untuk melahirkan merupakan salah satu penyebab bayi lahir dengan stunting.